DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk dapat melakukan penindakan/yustisi melalui proses hukum berupa sidang tindak pidana ringan dan untuk tertib administrasi, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 8 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 111); Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 8 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM. Pasal I Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 111) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf n, Pasal 10 huruf c dan huruf e, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal, 22 huruf d dan huruf f, Pasal 26 huruf b, Pasal 31 dan Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(1a)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 8 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 9 November 2018 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. FRANSISKUS ROBERTO DIOGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 12 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 8 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM I. UMUM Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yakni melakukan tindakan yang menciptakan sebuah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah dapat melakukan aktivitas kegiatannya dengan tertib, tentram dan teratur. Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :
1. a.melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. b.menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. c.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 8 6
4. d.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang memberikan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan produk hukum Daerah, yang dalam penjabaran tugas Penegakan Peraturan Daerah yakni melakukan penertiban/tindakan non yustisi dan penindakan/yustisi melalui proses hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah yang ada. Pidana denda yang diberikan kepada pelanggar Peraturan Daerah melalui proses hukum berupa sidang tindak pidana ringan (tipiring), selain untuk dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar Peraturan Daerah, juga dapat dijadikan bagian dari penerimaan daerah untuk menopang perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 55

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 116

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…