(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf n, Pasal 10 huruf c dan huruf e, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal, 22 huruf d dan huruf f, Pasal 26 huruf b, Pasal 31 dan Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(1a)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 8 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 9 November 2018 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. FRANSISKUS ROBERTO DIOGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 12 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 8 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM I. UMUM Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yakni melakukan tindakan yang menciptakan sebuah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah dapat melakukan aktivitas kegiatannya dengan tertib, tentram dan teratur. Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :
a.melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
b.menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 8 6
d.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang memberikan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan produk hukum Daerah, yang dalam penjabaran tugas Penegakan Peraturan Daerah yakni melakukan penertiban/tindakan non yustisi dan penindakan/yustisi melalui proses hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah yang ada. Pidana denda yang diberikan kepada pelanggar Peraturan Daerah melalui proses hukum berupa sidang tindak pidana ringan (tipiring), selain untuk dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar Peraturan Daerah, juga dapat dijadikan bagian dari penerimaan daerah untuk menopang perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I