DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan pada penghapusan ketentuan pada ayat (2) huruf c pasal 6; perubahan pada ketentuan huruf a dan huruf g pasal 7; perubahan dan penambahan ketentuan pada pasal 10; penambahan ketentuan pada pasal 17; perubahan pada pasal 21

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 2 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 3 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 93); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 93), diubah sebagai berikut : Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 4
1.Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
3. c.dihapus; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berkelakuan baik;
4. d.tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 5
6. f.bersedia diangkat menjadi perangkat Desa;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.bersedia bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
9. i.tidak sedang melaksanakan tugas jabatan lainnya;
10. j.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau jabatan lainnya;
11. k.memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan administrasi sesuai formasi jabatan yang diisi;
12. l.putra/putri desa yang berprestasi; dan
13. m.pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dan huruf m, diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan huruf a dan huruf g Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

a.Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, di atas kertas bermaterai;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 6
f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
g.surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa untuk menjadi perangkat Desa bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
h.surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
i.surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
j.surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
k.surat pernyataan bersedia berdomisili di desa yang bersangkutan;
l.surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas jabatan lainnya;
m.surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa atau jabatan lainnya;
n.sertifikat/piagam penghargaan atau surat keterangan lainnya yang membuktikan bahwa yang bersangkutan berprestasi; dan
o.foto copy Keputusan pengangkatan sebagai perangkat Desa atau surat keterangan pengalaman bekerja dari instansi yang bersangkutan.
1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Sipil yang melamar menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak menerima tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 7

4.Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(3)Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat dilakukan dengan cara :
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(5)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikonsultasikan dengan Camat.

5.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugas sesuai keputusan pengangkatannya.
(2)Dalam hal perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 3 Desember 2019 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. FRANSISKUS ROBERTO DIOGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 3 Desember 2019 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. CONSTANTINUS TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 08 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menempatkan Pancasila sebagai ideologi Negara sekaligus filosofi Negara sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 berkaitan dengan Yudicial Review terhadap Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, maka terkait syarat calon Perangkat Desa perlu disesuaikan dalam pengaturannya. Sejalan dengan pengaturan tersebut, maka diperlukan penyempurnaan terkait kejelasan status PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 121

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…