(1)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugas sesuai keputusan pengangkatannya.
(2)Dalam hal perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 3 Desember 2019 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. FRANSISKUS ROBERTO DIOGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 3 Desember 2019 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. CONSTANTINUS TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 08 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 8 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menempatkan Pancasila sebagai ideologi Negara sekaligus filosofi Negara sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 berkaitan dengan Yudicial Review terhadap Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, maka terkait syarat calon Perangkat Desa perlu disesuaikan dalam pengaturannya. Sejalan dengan pengaturan tersebut, maka diperlukan penyempurnaan terkait kejelasan status PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 121