DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Azas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Penyelenggaraan Kesehatan Hewan; V. Kesehatan Masyarakat Veteriner; VI. Kesejahteraan Hewan; VII. Otoritas Veteriner dan DOkter Hewan Berwenang; VIII. Sanksi Administratif; IX. Penyidikan; X. Ketentuan Pidana; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bertujuan melindungi kesehatan Hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
c.bahwa untuk memberi kepastian hukum di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, maka Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 9 2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019); Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 78). Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 9 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, produk Hewan, dan penyakit Hewan.
9.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan kewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 9 4
10.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaaatkan manusia.
12.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
13.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannnya berdasarkan jangkauan tugas pelayananannya dalam rangka penyelenggaran Kesehatan Hewan.
14.Otoritas Veteriner Daerah yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
15.Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
16.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
17.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen;
18.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
19.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi.
20.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 9 5
21.Obat keras adalah obat hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.
22.Obat bebas terbatas adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan, dan cara pemberian tertentu, serta diberi tanda peringatan tertentu.
23.Obat bebas adalah obat hewan yang dapat dipakai dengan bebas pada hewan tanpa resep Dokter Hewan.
24.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
25.Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memroduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan Produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
26.Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
27.Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
28.Pemotongan hewan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/ penyembelihan, dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong.
29.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
30.Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah tempat memotong hewan di luar RPH yang memenuhi syarat Higiene dan Sanitasi.
31.Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
32.Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 9 6 Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
33.Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (hazards) dan cemaran.
34.Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan.
35.Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berazaskan:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan;
c.keterbukaan dan keterpaduan;
d.kemitraan;
e.keprofesionalan;
f.independen dan imparsial; dan
g.integritas dan objektivitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sehingga terwujud status kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
b.melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan manusia, Hewan dan lingkungan;
c.menjamin tersedianya pangan asal Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 9 7
d.memberi ruang investasi dan meningkatkan daya saing bagi pengembangan usaha produk asal Hewan dan hasil ikutannya; dan
e.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

a.penyelenggaraan kesehatan hewan;
b.kesehatan masyarakat veteriner;
c.kesejahteraan hewan;
h.otoritas veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
d.sanksi administratif;
e.penyidikan;
f.ketentuan pidana; dan
g.ketentuan peralihan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 6

(1)Pelayanan Kesehatan hewan dapat dilakukan oleh setiap orang dan/ atau Pemerintah Daerah.
(2)Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada unit pelayanan kesehatan hewan.
(3)Unit pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tempat praktek Dokter Hewan mandiri, ambulatoir, klinik Hewan, Puskeswan, Rumah Sakit Hewan, dan RPH.
(4)Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin dari Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pelayanan kesehatan hewan dilakukan oleh Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan, dan tenaga Paramedik Veteriner. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 9 8
(2)Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat dilakukan untuk tindakan terapetik yang bersifat nonparenteral.
(3)Dalam hal Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga Paramedik Veteriner melakukan tindakan Medik Veteriner selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 8

(1)Puskeswan merupakan unit pelayanan kesehatan hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Dokter Hewan.
(3)Kepala Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
(4)Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya di Puskeswan, Pemerintah Daerah wajib mengadakan tenaga Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner beserta sarana prasarana pendukung.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskeswan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
(2)Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan dan pengidentifikasian penyakit, pelaksanaan biosafety dan biosekuriti, penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…