DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Simalungun

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah telah menganggarkan hibah non kas pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
(2)Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana APBN yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menyelesaiakan hutang PDAM Tirta Lihou kepada Pemerintah Pusat;
(3)PDAM Tirta Lihou bertujuan untuk : •
1. a.meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Daerah;
2. b.meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
(4)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada - PDAM Tirta Lihou berdasarkan perinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penganggaran pendapatan hibah dan penyertaan modal;
b.pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah dan penyertaan modal;
c.penyelesaian hutang; dan
d.pembiiiaan dan Pengawasan.

BAB III

PENGANGGARAN PENDAPATAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah menganggarkan Hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daei'ah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Lihou kepada Pemerintah Pusat.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa non kas kepada PDAM Tirta Lihou dalam bentuk hibah penghapusan hutang dari APBN sebesar Rp. 26.937.752.411,52 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus sebelas koma lima puluh dua rupiah) tahun 2016.
(3)Untuk menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam PAPBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah tercantum dalam PAPBD Tahun Anggaran 2016, diatur didalam Peraturan Bupati. 1

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN HIBAH

Pasal 5

Ketentuan lebih ianjut mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengakui pendapatan Hibah non Kas dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya SP2D Non Kas yang diterima Pemerintah. Kabupaten Simalungun dari Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah membuat ‘Laporan Keuangan sebagai laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun. Ditetapkan di Pamatang Raya pada Tanggal 7 flesember 2016 BUPATI SIMALUNGUN, ato J.R. SARAGIH Diundangkan di Pamatang Raya Pada tanggal SEKRETARIS 7 Desember 2016 DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, GiDION PURBA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI ])NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (214/2016)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah telah menganggarkan hibah non kas pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
(2)Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana APBN yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menyelesaiakan hutang PDAM Tirta Lihou kepada Pemerintah Pusat;
(3)PDAM Tirta Lihou bertujuan untuk : •
1. a.meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Daerah;
2. b.meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
(4)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada - PDAM Tirta Lihou berdasarkan perinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penganggaran pendapatan hibah dan penyertaan modal;
b.pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah dan penyertaan modal;
c.penyelesaian hutang; dan
d.pembiiiaan dan Pengawasan.

BAB III

PENGANGGARAN PENDAPATAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah menganggarkan Hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daei'ah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Lihou kepada Pemerintah Pusat.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa non kas kepada PDAM Tirta Lihou dalam bentuk hibah penghapusan hutang dari APBN sebesar Rp. 26.937.752.411,52 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus sebelas koma lima puluh dua rupiah) tahun 2016.
(3)Untuk menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam PAPBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah tercantum dalam PAPBD Tahun Anggaran 2016, diatur didalam Peraturan Bupati. 1

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN HIBAH

Pasal 5

Ketentuan lebih ianjut mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengakui pendapatan Hibah non Kas dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya SP2D Non Kas yang diterima Pemerintah. Kabupaten Simalungun dari Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah membuat ‘Laporan Keuangan sebagai laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD.