Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun.
3.Bupati adalah Bupati Simalungun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
5.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut PBMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordirrasr" pengelolaan barang milik daerah.
6.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, arnari dan nyarnan.
7.Sarana adalah fasilitas dalarn lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
8.Utilitas Umum yang selanjutnya disebut Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9.Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalarn bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan BUPATI SIMALUNGUN MEMUTUSKAN : Menetapkan Dokumen ini teten ditandatangani secere elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 5 atau lembaga perumahan dan adalah institusi pembangunan 14.Pengembang penyelenggara permukiman. 15.Rencana Induk {Master Plan) adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada 1 ( satu) kawasan. 16.Rencana Tapak {Site Plan) adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pej a bat yang berwenang. 17.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana clan utilitas perumahan clan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun. 18.Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di atasnya. 19.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi prasarana, sarana clan u tili tas dari pengem bang kepada Pemerin tah Kabupaten Simalungun.
10.Perumahan. adalah kumpulan. rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12.Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang terdiri lebih dari 5 (lima) kavling.
13.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal clan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki clan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Dokumen ini telah ditandatanganisecara elektronik yang diterbitl<ano/eh Balai Serlifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 6