DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Maksud, Tujuan dan Prinsip Penyerahan PSU, Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas, Bentuk Prasarana, Sarana dan Utilitas, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap pengembang perumahan dan pennukiman wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pennukiman yang memadai untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta lingkungan yang baik dan sehat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pennukiman; BUPATISIMALUNGUN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYERAHANPRASARANA,SARANADANUTILITAS PERUMAHANDANPERMUKIMAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENSIMALUNGUN NOMOR3 TAHUN2024 BUPATI SIMALUNGUN PROVINS!SUMATERAUTARA Mengingat Menimbang Dokumen ini telah ditandatanganisecara e/ektronik yang diterbitkan oleh Balai SertifikasiElektronik(BSrE), BSSN 2

5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkanoleh Balai SerlifikasiE/ektronik(BSrE), BSSN 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6634);
16.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah;
18.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 633);
19.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10); Dokumen ini telah ditandatanganisecara elektronik yang diterbitkanoleh Balai Serlifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 4

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun.
3.Bupati adalah Bupati Simalungun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
5.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut PBMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordirrasr" pengelolaan barang milik daerah.
6.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, arnari dan nyarnan.
7.Sarana adalah fasilitas dalarn lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
8.Utilitas Umum yang selanjutnya disebut Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9.Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalarn bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan BUPATI SIMALUNGUN MEMUTUSKAN : Menetapkan Dokumen ini teten ditandatangani secere elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 5 atau lembaga perumahan dan adalah institusi pembangunan 14.Pengembang penyelenggara permukiman. 15.Rencana Induk {Master Plan) adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada 1 ( satu) kawasan. 16.Rencana Tapak {Site Plan) adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pej a bat yang berwenang. 17.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana clan utilitas perumahan clan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun. 18.Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di atasnya. 19.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi prasarana, sarana clan u tili tas dari pengem bang kepada Pemerin tah Kabupaten Simalungun.
10.Perumahan. adalah kumpulan. rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 11.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12.Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang terdiri lebih dari 5 (lima) kavling.
13.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal clan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki clan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Dokumen ini telah ditandatanganisecara elektronik yang diterbitl<ano/eh Balai Serlifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 6

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Pasal 2

(1)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pengembang terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan permukiman.
(2)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk:
1. a.Menj arniri ketersediaan prasarana, sarana dan utilitasperumahan dan permukiman di daerah;
2. b.Menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman;
3. c.Memberikan kepastian hukum dalarn memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas bagi warga pemilik bangunan perumahan, pemerintah daerah dan pengembang.
(3)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
1. a.Keterbukaan;
2. b.Akuntabilitas;
3. c.Kepastian hukum;
4. d.Keberpihakan;dan Keberlanjutan
  1. 21.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
  2. 22.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tariarnari, baik yang tumbuh secara alarrriah maupun yang sengaja drtariarn, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronikyang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 7

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYERAHAN PSU

Pasal 4

(1)Prasarana perumahan dan permukiman antara lain:
1. a.Jaringan jalan; b.Jaringan saluran pembuangan air limbah;
2. c.J aringan saluran pembuangan air huj an (drainaee}; dan
3. d.Tempat pembuangan sampah.
(2)Sarana perumahan dan permukiman antara lain:
1. a.Sarana perniagaan/ perbelanjaan;
2. b.Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. c.Sarana pendidikan;
4. d.Sarana kesehatan;
5. e.Sarana peribadatan;
6. f.Sarana rekreasi dan olah raga;
7. g.Sarana pemakaman;
8. h.Sarana pertamanan dan RTH; dan
9. i.Sarana parkir.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 3

(1)Perumahan dan permukiman di daerah terdiri atas:
1. a.Perumahan tidak bersusun; dan b.Rumah susun dan ruko/rukan.
(2)Perumahandan permukiman di daerah sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) wajib dilengkapi dengan:
1. a.Prasarana;
2. b.Sarana; dan
3. c.U tili tas.
(3)Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disiapkan oleh pengembang.

BAB III

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Dokumen ini telah ditandatanganisecem e/ektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 8

Pasal 6

(1)Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan ketentuan 30°/o-40%> dari keseluruhan luas lahan.
(2)Ketentuan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BABV PENYEDIAAN PSU

Pasal 5

(1)Pengembang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyediakan PSU;
(2)Prasarana, sarana dan utilitas disediakan dalam bentuk:
1. a.Tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b.Tanah siap bangun untuk sarana.
(3)Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis di dalam Rencana lnduk (Master Plan).
(4)Pengembang perumahan dan permukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam :
1. a.Pasal 4 ayat (3) huruf a harus berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM);dan
2. b.Pasal 4 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Utilitas perumahan dan permukiman antara lain :
1. a.J aringan air bersih;
2. b.J aringan listrik;
3. c.J aringan telepon; d.Jaringan gas;
4. e.J aringan transportasi;
5. f.J aringan ke bakaran; dan
6. g.Sarana penerangan jasa umum. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 9

Pasal 9

(1)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang perumahan dan permukiman kepada pemerin tab daerah dilaksanakan dalam 2 ( dua) tahap, yaitu:
1. a.Tahap I; dan
2. b.Tahap II.
3. a.Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
4. b.Sesuai dengan Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
(3)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai Rencana Tapak (Site Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan :
1. a.Secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; dan b.Sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. dan utilitas sebagaimana ayat (1)
(2)Penyerahan prasarana, sarana perumahan dan permukiman dimaksud pad a

Pasal 8

(1)Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang disiapkan dan/ atau dibangun oleh pengembang kepada pemerintah daerah diberikan Ierigkap dengan sertifikat.

BAB VI

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 7

Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun dengan ketentuan yang akan diatur dalam Peraturan Bupati. Dokumen ini telah ditandatanganisecara e/ektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 10

Pasal 13

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 huruf c, harus memiliki:
1. a.Dokumen Rencana Tapak ( Site Plan) yang telah disetujuioleh pemerintah daerah;
2. b.Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi bangunanyang dipersyaratkan;
3. c.Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
4. d.Surat pelepasanhak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…