DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Simalungun

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Simalungun;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Kepala Daerah adalah.Bupati Simalungun;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
7.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu;
8.Zona adalah area didalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya; t ..
9.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari SekretariatDaerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Teknis Lainnya, Satuan, Rumah Sakit Umum/Khusus Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10.Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK; 1 1 . Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk di setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK;
12.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK; . .
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat; 1 4 . Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, clan kemudahan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
15.Badan Usaha adalah Perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta dan Usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

I ( 1 j Dengan Peraturan Dacrah ini, dibentuk ofganisasi Administrator KEK Sei Mangkei;

(2)KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona :
1. a.Pengolahan Eksport;
2. b.Logistik;
3. c.Industri; Pengembangan Teknologi; "---.
4. d.>
5. e.Pa.riwisata;
6. f.Energi; dan / atau
(3)Didalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun dang- Undangan;
(4)Didalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (umum) dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada didalam KEK, sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Administrator adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Administrator dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan KEK Sei Mangkei dan berkedudukan di wilayah Kecamatan Bosar MaJigas Kabupaten Simalungun;
(2)Administrator merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang juga bertanggungjawab kepada Bupati mcelalui Sekretaris Dacrah;
(3)Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.Mclaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;
2. b.Melakukan pemantauan dan pengendalian operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola KEK; c, Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidentaJ kepada Dewan Kawasan.

Pasal 4

ORGANISASI

(1)Organisasi Administrator terdiri dari
1. a.Administrator;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
3. l.Sub Bagian Umum;
  1. 2.Sub Bagian Keuangan;
  2. 3.Sub Bagian Program.
4. l.Bilang Pemonitoran dan Pengendalian; . . . , , . - ,
5. e.Kelompok jabatan fungsional;
6. f.Tim Teknis.
(2)Pendelegasian atau pelimpahan wewenang bidang perizinan akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Feraturan Perundang-Undangan;
(3)Pelaksenaan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
(4)Penetapan Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, akan ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; (S) Bagan Organisasi Administrator sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mm1.

BAB IV

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

( 1 ) Administrator KEK Sei Mangkei dijabat oleh seorang Kepala Administrator dan merupakan jabatan struktural eselon II. b;

(2)Sekretariat dijabat oleh seorang Sekretaris dan merupakan jabatan struktural eselon II.a;
(3)Bidang dijabat oleh Kepala Bidang dan merupakan jabatan struktural eselon IILb;
(4)Sub Bagian dijabat oleh Kepala Sub Bagian dan merupakan jabatan struktural eselon IV.a. BABV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

(1)Kepala Administrator, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)Kepala Administrator, Sckretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul a+rial=+ (Radan Pertimban@an Jabatan dan Kepangkatan) sesuai

BAB VI

KET'EN'TUAN PIHNUTUP

Pasal 7

(1)Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1507/KPTS/2014 tentang Penetapan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun ditetapkan sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangkei Kabupaten Simalungun tanggal 10 Maret 2014 dicabut;
(2)Uraian tugas masing-masing jabatan Struktural pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(3)Standar dan norma pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
(4)Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun. Ditetapkan di pada tanggal Pamatang Raya 2014 BUPATI SIMALUNGUN, Oto J.R. SARAGIH Diundangkan di : Pamatang Raya P d t gal -�,;-- .. au .a angf st KAs SEKRETARIS DAERAH 'UPATEN SIMALUNGUN . wt (/6ion LEMBARAN DAER~ KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2014 NOMOR H , VoMoR L SERI D • z l:) � :I: t ; c:, { 0 3 'ht <f 2 fl.) 5 fl.) 0 .:: pi s & £ j U.l D c E2 () Go U.l z z I 0 0 «¢ z � t < 3 3 zUl � <(/2 o 5 g 3 : � i £ 3 @ P z E. i & 5 zi o z = � 9 DD @ 0 % 0, ¢ 0 U u ;2 t tfl.) 2 pt z; ld f-< = a z < z ?z� # • 3 c2) 2 . 5 0 z d % g 5 ~ 5 5 z b C, :x:z at ;:) t:, 3 $ 0 3 dl d c u¢ G rn m 5 f c¥l-<£% «' ..,a , u b q f/l 5 % 3 O t < z >-- pd < s ? zril z # <G a < : , e ? 2 � z % ? ± ? () g 5 t z C $ o z 5 9 A • rx1 p... ::i 0 rn ¥ 0 U t 55 ril u t U ::s t z f d ft z Q « z. e g , . z =�- ~ 2 3 ¢n t o % 0, @ 9 z &¢ % e ~ 5 + 5 0 0 :s 0 z 0 � - 0

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Simalungun;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Kepala Daerah adalah.Bupati Simalungun;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
7.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu;
8.Zona adalah area didalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya; t ..
9.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari SekretariatDaerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Teknis Lainnya, Satuan, Rumah Sakit Umum/Khusus Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10.Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK; 1 1 . Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk di setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK;
12.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK; . .
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat; 1 4 . Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, clan kemudahan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
15.Badan Usaha adalah Perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta dan Usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

I ( 1 j Dengan Peraturan Dacrah ini, dibentuk ofganisasi Administrator KEK Sei Mangkei;

(2)KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona :
1. a.Pengolahan Eksport;
2. b.Logistik;
3. c.Industri; Pengembangan Teknologi; "---.
4. d.>
5. e.Pa.riwisata;
6. f.Energi; dan / atau
(3)Didalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun dang- Undangan;
(4)Didalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (umum) dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada didalam KEK, sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Administrator adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Administrator dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan KEK Sei Mangkei dan berkedudukan di wilayah Kecamatan Bosar MaJigas Kabupaten Simalungun;
(2)Administrator merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang juga bertanggungjawab kepada Bupati mcelalui Sekretaris Dacrah;
(3)Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.Mclaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;
2. b.Melakukan pemantauan dan pengendalian operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola KEK; c, Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidentaJ kepada Dewan Kawasan.

Pasal 4

ORGANISASI

(1)Organisasi Administrator terdiri dari
1. a.Administrator;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
3. l.Sub Bagian Umum;
  1. 2.Sub Bagian Keuangan;
  2. 3.Sub Bagian Program.
4. l.Bilang Pemonitoran dan Pengendalian; . . . , , . - ,
5. e.Kelompok jabatan fungsional;
6. f.Tim Teknis.
(2)Pendelegasian atau pelimpahan wewenang bidang perizinan akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Feraturan Perundang-Undangan;
(3)Pelaksenaan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
(4)Penetapan Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, akan ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; (S) Bagan Organisasi Administrator sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mm1.

BAB IV

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

( 1 ) Administrator KEK Sei Mangkei dijabat oleh seorang Kepala Administrator dan merupakan jabatan struktural eselon II. b;

(2)Sekretariat dijabat oleh seorang Sekretaris dan merupakan jabatan struktural eselon II.a;
(3)Bidang dijabat oleh Kepala Bidang dan merupakan jabatan struktural eselon IILb;
(4)Sub Bagian dijabat oleh Kepala Sub Bagian dan merupakan jabatan struktural eselon IV.a. BABV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

(1)Kepala Administrator, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)Kepala Administrator, Sckretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul a+rial=+ (Radan Pertimban@an Jabatan dan Kepangkatan) sesuai

BAB VI

KET'EN'TUAN PIHNUTUP

Pasal 7

(1)Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1507/KPTS/2014 tentang Penetapan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun ditetapkan sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangkei Kabupaten Simalungun tanggal 10 Maret 2014 dicabut;
(2)Uraian tugas masing-masing jabatan Struktural pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(3)Standar dan norma pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
(4)Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.