DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penambahan Penyertaan Modal, Penganggaran, Mekanisme Penyaluran Keuangan, Pertanggungjawaban dan Kewajiban, Pembagian Deviden, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal pada Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; c. d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang... PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sintang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah.
(2)Tujuan dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah untuk memberikan dukungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sintang, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)
(2)
(3)Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 81 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2 – 8229 HT.01.01. Tahun 1999. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 63.118.000.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus delapan belas juta rupiah) dengan jumlah lembar saham 63.118 (enam puluh tiga ribu seratus delapan belas) lembar. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut: No. Nomor Surat Kolektif Saham Tahun Perolehan Saham Jumlah Lembar Saham Berdasarkan Harga Perolehan Saham Berdasarkan Harga Nominal Saham RUPS 1 2 3 4 5 6

1.DNA/SHM-06/99 No. Saham 23.722 s/d 25.135 1999 1.414 1.414.000.000,00 1.414.000.000,00
2.TSI/SHM-14/99 No. Saham 36.323 s/d 37.172 1999 850 850.000.000,00 850.000.000,00
3.TSI/SHM-30/04 No. Saham 121.797 s/d 129.748 2004 7.952 13.109.105.600,00 7.952.000.000,00
4.TSI/SHM-41/05 No. Saham 138.098 s/d 138.240 2005 143 143.000.000,00 143.000.000,00
5.TSI/SHM-57/06 No. Saham 144.681 s/d 144.896 2006 216 216.000.000,00 216.000.000,00
6.TSI/SHM-71/06 No. Saham 171.351 s/d 175.772 2006 4.422 4.422.000.000,00 4.422.000.000,00
7.TSI/SHM-77/07 No. Saham 202.200 s/d 204.199 2007 2.000 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
8.TSI/SHM-116/2012 No. Saham 359.309 s/d 362.308 2012 3.000 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
9.TSI/SHM-132/2013 No. Saham 501.949 s/d 504.948 2013 3.000 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
10.TSI/SHM-152/2014 No. Saham 646.161 s/d 649.160 2014 3.000 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
11.TSI/SHM-164/2015 No. Saham 737.801 s/d 768.921 2015 31.121 31.121.000.000 31.121.000.000
12.TSI/SHM-173/2016 No. Saham 818.562 s/d 824.561 2016 6.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Jumlah 63.118 68.275.105.600 63.118.000.000 Pasal 4...

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk pembelian saham dengan harga nominal sebesar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan bertahap setiap tahunnya.

(2)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sa

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)Mekanisme penyaluran pendanaan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Realisasi penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didahului dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sintang, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat wajib:

a.meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada Usaha Mikro dan Kecil dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
b.meningkatkan dan/atau menumbuhkembangkan Usaha Mikro dan Kecil sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan.
c.meningkatkan penyaluran modal untuk kelompok usaha menengah dan mendorong pelaku usaha lainnya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999