DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Prinsip dan Tujuan; Keperansertaan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Penyelenggaraan; Kelembagaan dan Koordinasi; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan warga Lanjut Usia dirasakan masih kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan kompleksitas permasalahannya sehingga memerlukan upaya pengembangan dan penanganan secara komprehensif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat : 1. 2.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3501) ;
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 12. 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Peraturan...
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 20. 21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862); Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
22.Peraturan ...
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sintang.
4.Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
5.Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai Usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
6.Kesejahteraan...
6.Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7.Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8.Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9.Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
10.Panti Werdha adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
11.Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13.Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
14.Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
16.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
17.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan /atau organisasi kemasyarakatan.
18.Bangunan umum adalah Bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi social dan budaya.
19.Pelayanan Harian Lansia adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional.
20.Pelayanan...
20.Pelayanan Sosial di keluarga sendiri adalah untuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri.
21.Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia diluar keluarga sendiri dan diluar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkanya atau dia berada dalam kondisi terlantar.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan Lansia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia.

BAB III

KEPERANSERTAAN

Pasal 5

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

a.Lansia, atau kelompok Lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan bermasyarakat;
b.perorangan...
b.perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

(1)Peningkatan kesejahteraan Lansia meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
6. f.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.bantuan sosial; dan
8. h.perlindungan sosial.
(2)Peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 9

Bupati memiliki kewenangan :

a.melaksanakan pelayanan sosial Lansia;
b.mengkoordinasikan pelayanan sosial Lansia di Daerah;
c.melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dalam dan luar provinsi;
d.melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta pelayanan sosial Lansia;
e.melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
f.melakukan pemantapan terhadap sumber daya manusia yang sudah dididik dan dilatih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
g.melakukan pendataan Lansia;
h.merencanakan kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga pendamping untuk meningkatkan aksesibilitas kepada Lansia;
i.menyediakan aksesibilitas; dan
j.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan sosial Lansia.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…