DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Prinsip Pelayanan; Hak dan Kewajiban Korban; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan; Pendampingan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selain upaya perlindungan, diperlukan adanya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga tercapainya pemenuhan, pemajuan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia secara universal dan hakiki;
c.bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam upaya memberikan landasan hukum untuk pelaksanaannya di Kabupaten Sintang, maka perlu diatur perlindungan perempuan dan anak konban kekerasan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang... 0
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10.Undang-Undang... 0
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan... 0
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. 0

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sintang.
4.Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan (yang belum menikah).
6.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
7.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
8.Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
9.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
10.Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
11.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
12.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
13.Perlindungan... 0
13.Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
14.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
17.Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
18.Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
19.Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan.
20.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis Rumah Sakit Umum Daerah dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medicolegal), psikososial dan pelayanan hukum.
21.Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
22.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur standar operasional yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
23.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
24.Keluarga... 0
24.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
25.Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
27.Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
28.Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29.Advokat adalah seorang yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak maupun kewajiban klien/seseorang yang berdasarkan aturan yang berlaku.
30.Pekerja Sosial adalah merupakan profesi yang bidang utamanya berkecimpung dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisasi, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas dan memperkuat relasi, khususnya dalam penyesuaian diri secara timbal balik dan saling menguntungkan antara individu dengan lingkungan sosialnya melalui penggunaan metode pekerjaan sosial.
31.Psikiater adalah profesi seorang dokter spesialistik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional.
32.Visum et Repertum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan.
33.Visum et Repertum Psikiatrikum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Kedokteran Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan. 0

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
b.Keadilan dan kesetaraan gender;
c.Non diskriminasi;
d.Kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

(1)Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah memberikan perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/atau publik.
(2)Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
1. a.kekerasan fisik;
2. b.kekerasan seksual; dan/atau
3. c.kekerasan psikis.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip antara lain cuma-cuma, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan rahasia.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN

Pasal 5

Setiap korban berhak :

a.mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan pemerintah maupun lembaga non pemerintah di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
b.mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan.
c.mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
d.melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan di luar pengadilan;
e.mendapatkan informasi tentang peraturan perundang- undangan yang melindungi korban;
f.mendapatkan penanganan secara rahasia;
g.mendapatkan... 0
g.mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
h.mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat.
i.mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan.
j.mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.
k.mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.

Pasal 6

Setiap korban berkewajiban:

a.tidak melakukan pembalasan terhadap pelaku kekerasan;
b.menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban;
c.memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi ganti rugi kepada korban selain hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan;
d.bersedia untuk memperoleh pendampingan;
e.bersama-sama dengan masyarakat mencegah bertambahnya korban-korban kekerasan yang lain.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk:
1. a.mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan ;
2. b.melaksanakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. c.melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
(2)Pemerintah... 0
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
1. a.mendirikan dan menjamin terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
2. b.memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga layanan;
3. c.mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain secara hukum.
(4)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat.
(5)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan dana untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui APBD maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(6)Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 8

Pengelola Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh P2TP2A mempunyai kewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai berikut:

a.melakukan upaya memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya kekerasan;
b.melakukan penyusunan usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang perlindungan;
c.melakukan... 0
c.melakukan upaya perlindungan dan dukungan moril atau materiil kepada korban;
d.melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…