DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam dua pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang...
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9) sebagai berikut: Ketentuan... Ketentuan Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf m diubah, sehingga Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

a.tontonan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b.penyelenggaraan pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) meliputi:

(1)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
(2)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
(3)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(4)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
1. c.penyelenggaraan pagelaran atau konser musik meliputi:
(1)pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
(2)pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
(3)pagelaran atau konser musik yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(4)pagelaran atau konser musik yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
1. d.penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya meliputi:
(1)kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
(2)kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
(3)kontes...
(3)kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(4)kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
1. e.penyelenggaraan pameran dan sejenisnya meliputi:
(1)pameran dan sejenisnya yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
(2)pameran dan sejenisnya yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
1. f.diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
2. g.penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya meliputi:
(1)sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
(2)sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
(3)sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(4)sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
1. h.penyelenggaraan permainan bilyar, boling, dan sejenisnya meliputi:
(1)permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(2)permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang menggunakan AC (Air Conditioner) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
1. i.penyelenggaraan...
2. i.penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya meliputi:
(1)pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
(2)pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(3)pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
1. j.permainan ketangkasan, game/play station dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. k.mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. l.panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
4. m.penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi:
(1)pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak;
(2)pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
(3)pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(4)pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). Pasal II... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang. Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2019 BUPATI SINTANG, TTD JAROT WINARNO Diundangkan di Sintang pada tanggal 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, TTD YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 10 /2019)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…