DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pengelolaan Pasar Rakyat; Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Kemitraan Antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan pasar Rakyat; Penertiban Pasar; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Sintang, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah perlindungan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
b.bahwa untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat;
c.bahwa masyarakat harus didorong untuk membuka kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sintang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas...
6.Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang mempunyai yang pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar di Daerah.
8.Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
9.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
10.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan.
12.Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
13.Pengelola Pasar adalah tim yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas untuk mengelola pasar milik pemerintah terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi.
14.Tim Penertiban Terpadu adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk menata sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Sintang.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
18.Luas Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
19.Surat Izin Menempati adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap di pasar atau di tempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola Pemerintah Daerah.
20.Fasilitas...
20.Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
21.Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan atau badan yang terletak di pasar.
22.Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang/jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
23.Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian pasar di luar bangunan pasar baik yang digunakan untuk berjualan maupun tidak.
24.Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu atau di Kios/Los yang telah ditetapkan.
25.Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
27.Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
31.Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
32.Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
33.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.
34.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat- obatan, kosmetik, dan produk lainnya.
35.Usaha...
35.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
36.Standar Operasional Prosedur adalah deskripsi tugas, cara kerja, dan alur kerja setiap jabatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.adil dan sehat;
b.keamanan berusaha;
c.kemandirian;
d.kesamaan kedudukan;
e.kemitraan;
f.ketertiban dan kepastian hukum;
g.kemanfaatan;
h.kesederhanaan;
i.kebersamaan;
j.kemanusiaan;
k.akuntabel dan transparan;
l.berwawasan Iingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, bertujuan untuk:

a.memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di Daerah;
b.mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
c.menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
d.meningkatkan peran pasar sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
e.memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen dan entitas ekonomi lainnya.

Pasal 4

(1)Perlindungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan pasar sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar termasuk di dalamnya perlindungan terhadap konsumen atau pengunjung.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berkaitan dengan pembangunan, revitalisasi dan pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana serta lingkungan.
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Ketentuan Umum;
b.Asas dan Tujuan;
c.Pengelolaan Pasar Rakyat;
d.Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
e.Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Rakyat;
f.Penertiban Pasar;
g.Pembinaan dan Pengawasan;
h.Sanksi Administratif;
i.Penyidikan;
j.Sanksi Pidana;
k.Ketentuan Peralihan; dan
l.Ketentuan Penutup.

BAB III

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang, pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi dalam bentuk:

a.penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
b.kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha; dan
c.persaingan yang sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan kepada pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya di Pasar Rakyat dalam bentuk:

a.menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman , tertib, dan ruang publik yang nyaman;
b.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara yang baik buatan maupun alami;
c.ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang, pembeli/pengunjung pasar dan petugas;
d.menyediakan sarana parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
e.kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan kepada konsumen Pasar Rakyat dalam bentuk:

a.menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
b.menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
c.menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
d.ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas;
e.menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area pasar;
f.ketersedian toilet dan air bersih yang sehat, baik dan memadai;
g.ketersediaan penerangan yang cukup di dalam kios pasar dan selasar/jalan blok di dalam pasar.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan kepada pedagang, pelaku usaha, dan entitas lainnya di Pasar Rakyat dalam bentuk:

a.pembinaan manajemen kewirausahaan;
b.peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
c.fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar tradisonal;
d.fasilitasi dalam hal kemitraan, permodalan dan sarana prasarana serta perlindungan dari praktek rentenir.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…