DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sintang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sanksi Administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
c.bahwa dalam upaya efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa... Mengingat :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7.Peraturan...
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf h dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

(1)Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
1. a.Penduduk WNI yang pindah ke wilayah Kabupaten Sintang wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pindah dari Instansi Pelaksana daerah asal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
2. b.Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke wilayah Kabupaten Sintang, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari Instansi Pelaksana daerah asal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
3. c.Warga...
4. c.Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Sintang, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1);
1. d.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
2. e.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Wilayah Kabupaten Sintang, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
3. f.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Sintang yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
4. g.Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(2);
1. h.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).
(2)Besaran sanksi administratif berupa denda terhadap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2....Ketentuan pada Lampiran huruf A. Besaran Denda Terhadap Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan pada kolom angka 8 dihapus, sehingga Lampiran huruf A berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3....Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2020. Pasal II... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang. Ditetapkan di Sintang pada tanggal 28 November 2019 BUPATI SINTANG, JAROT WINARNO Diundangkan di Sintang pada tanggal 28 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependududkan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengaturan dan pemberian perlindungan serta pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk di wilayah Kabupaten Sintang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan pelayanan publik serta memberikan perlindungan berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah Kabupaten Sintang. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka efektif dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el dan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sejak kawin, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan. II. PASAL... II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 15 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR : 15 TAHUN 2019 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2019 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BESARAN DENDA TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING A. BESARAN DENDA TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN NO JENIS PERISTIWA KEPENDUDUKAN BESARAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN (Rp) WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) WARGA NEGARA ASING (WNA) 1 2 3 4

1.Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke wilayah Kabupaten Sintang wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pindah dari Instansi Pelaksana daerah asal 50.000,00 -
2.Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke wilayah Kabupaten Sintang, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari Instansi Pelaksana daerah asal - 1.000.000,00
3.Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Sintang, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan 50.000,00 -
4.Orang...
4.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. - 1.000.000,00
5.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Wilayah Kabupaten Sintang, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap - 1.000.000,00
6.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Sintang yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya - 1.000.000,00
7.Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan 25.000,00 -
8.Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir - 1.000.000,00 BUPATI SINTANG, JAROT WINARNO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…