DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal; Penganggaran; Mekanisme Penyaluran Keuanganh; Pertanggungjawaban dan Kewajiban; Pembagian Deviden; Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang... Dengan... 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sintang.
3.Bupati adalah Bupati Sintang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
9.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukannya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yaitu untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah.
(2)Tujuan... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020-2021.
(2)Tujuan dilakukannya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yaitu untuk memberikan dukungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, peningkatan pendapatan Daerah, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat di Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat seluruhnya sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 81.118.000.000,00,- (delapan puluh satu miliar seratus delapan belas juta rupiah) dengan jumlah lembar saham 81.118 (delapan puluh satu ribu seratus delapan belas) lembar.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut: No. Nomor Surat Kolektif Saham Tahun Perolehan Saham Jumlah Lembar Saham Berdasarkan Harga Perolehan Saham Berdasarkan Harga Nominal Saham RUPS 1 2 3 4 5 6

1.DNA/SHM-06/99 No. Saham 23.722 s/d 25.135 1999 1.414 1.414.000.000,00 1.414.000.000,00
2.TSI/SHM-14/99 No. Saham 36.323 s/d 37.172 1999 850 850.000.000,00 850.000.000,00
3.TSI/SHM-30/04 No. Saham 121.797 s/d 129.748 2004 7.952 13.109.105.600,00 7.952.000.000,00
4.TSI/SHM-41/05 No. Saham 138.098 s/d 138.240 2005 143 143.000.000,00 143.000.000,00
5.TSI/SHM-57/06 No. Saham 144.681 s/d 144.896 2006 216 216.000.000,00 216.000.000,00
6.TSI/SHM-71/06 No. Saham 171.351 s/d 175.772 2006 4.422 4.422.000.000,00 4.422.000.000,00
7.TSI/SHM-77/07 No. Saham 202.200 s/d 204.199 2007 2.000 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
8.TSI/SHM-116/2012 No. Saham 359.309 s/d 362.308 2012 3.000 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
9.TSI/SHM-132/2013 No. Saham 501.949 s/d 504.948 2013 3.000 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
10.TSI/SHM-152/2014 No. Saham 646.161 s/d 649.160 2014 3.000 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
11.TSI/SHM-164/2015 No. Saham 737.801 s/d 768.921 2015 31.121 31.121.000.000,00 31.121.000.000,00
12.TSI/SHM-173/2016 No. Saham 818.562 s/d 824.561 2016 6.000 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
13.TSI/SHM-181/2017 No. Saham 936.202 s/d 942.201 2017 6.000 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
14.TSI/SHM-199/2018 No. Saham 1.209.202 s/d 1.215.201 2018 6.000 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
15.TSI/SHM-209/2019 No. Saham 1.259.703 s/d 1.265.703 2019 6.000 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Jumlah 81.118 86.275.105.600,00 81.118.000.000,00

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada Tahun 2020-2021 dalam bentuk pembelian saham dengan harga nominal sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan jumlah lembar saham 9.000 (sembilan ribu) lembar, dengan harga per lembar saham Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. b.Tahun 2021 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
(3)Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam hal tertentu sehingga kemampuan keuangan Daerah tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal pertahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disesuaikan.
(2)Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka pemenuhan nilai penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN KEUANGAN

Pasal 8

(1)Mekanisme penyaluran pendanaan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Realisasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didahului dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat wajib:

a.meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada Usaha Mikro dan Kecil dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
b.meningkatkan dan/atau menumbuhkembangkan Usaha Mikro dan Kecil sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan; dan
c.meningkatkan penyaluran modal untuk kelompok usaha menengah dan mendorong pelaku usaha lainnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019