DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang teridir dari lima elemen, yaitu: strategic apex oleh Kepala Daerah; middle line oleh sekretaris daerah; operating scope oleh dinas daerah; technostructure oleh badan atau fungsi penunjang, dan supporting staff oleh staf pendukung. Operating Core, yaitu Dinas Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi kepala daerah sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Sedangkan, technostructure melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan operating core. inspektorat merupakan technostructure yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepemerintahan daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah bersifat kewilayahan yang berfungsi sebagai coordinator kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan berintensitas tinggi. Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf (setda dan setDPRD), unsur pelaksana (dinas daerah), dan unsur penunjang. Pembentukan perangkat dapat dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu tipe A, B, dan C, yang bergantung pada beban kerja atas variable umum (jumlah penduduk, luas, nilai APBD), dan variable teknis (beban utama).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Peraturan...
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Sintang;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6.Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah;
7.Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah;
8.Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawsan;
9.Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;
10.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
11.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
12.Satuan...
12.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
13.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan Inspektorat Kabupaten Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Sintang, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarkan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bina marga dan sumber daya air;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang cipta karya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. 6.Dinas...
7. 6.Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 8.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
11. 10.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 13.Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
16. 15.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
18. 17.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
20. 19.Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
21. 20.Satuan...
22. 20.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub pol PP dan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Ambalau Tipe A;
2. b.Kecamatan Binjai Hulu Tipe A;
3. c.Kecamatan Dedai Tipe A;
4. d.Kecamatan Kayan Hilir Tipe A;
5. e.Kecamatan Kayan Hulu Tipe A;
6. f.Kecamatan Kelam Permai Tipe A;
7. g.Kecamatan Ketungau Hilir Tipe A;
8. h.Kecamatan Ketungau Hulu Tipe A;
9. i.Kecamatan Ketungau Tengah Tipe A;
10. j.Kecamatan Sepauk Tipe A;
11. k.Kecamatan Serawai Tipe A;
12. l.Kecamatan Sintang Tipe A;
13. m.Kecamatan Sungai Tebelian Tipe A;
14. n.Kecamatan Tempunak Tipe A;

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT dinas dan badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain UPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, tata kelola klinis serta menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(4)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang Staf Ahli.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
(2)Sekretaris...
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
(3)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
(4)Kepala Bidang pada dinas dan badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada dinas dan badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis dinas dan badan kelas A, Kepala Subbagian pada kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.

Pasal 10

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1)Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…