DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 9, pasal 18, pasal 46, pasal 51, pasal 55, pasal 56A, pasal 67, Pasal 71A Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 5 Tahun 2012;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan...
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang digunakan sebagai dasar penetapan batas waktu penggunaan jasa ditetapkan sebagai berikut :

a.penggunaan tanah adalah satuan per tahun atau jangka waktu yang disesuaikan dengan peruntukannya;
b.penggunaan bangunan gedung/aula/kamar adalah satuan per hari, per bulan, atau per tahun;
c.penggunaan tenda adalah satuan satu kali pemakaian selama tiga hari;
d.penggunaan sound system adalah satuan per hari;
e.penggunaan kendaraan roda 4 (empat) adalah satuan per hari;
f.penggunaan kendaraan roda 6 (enam) adalah satuan per hari;
g.penggunaan peralatan besar/alat berat adalah satuan per hari atau per bulan;
h.penggunaan...
h.penggunaan peralatan laboratorium bidang Pekerjaan Umum adalah per sampel uji, per titik uji atau per tabung uji;
i.penggunaan peralatan laboratorium Lingkungan Hidup adalah per sampel uji.
1. 2.Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, dan pihak swasta.

3.Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, dan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, dan pihak swasta.

4.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagai berikut :

a.tempat rekreasi adalah setiap kali masuk, satuan per hari atau per tahun;
b.tempat olahraga adalah setiap kali masuk, satuan per jam, satuan per hari, satuan per bulan, atau satuan per tahun.
1. 5.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Karcis, kupon, dan kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sepanjang telah mendapat pengesahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah.
(4)Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6.Di...
6.Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIA, dan di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

(1)Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi instansi yang telah memberikan penghasilan dari jasa pelayanan.
(3)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
(4)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VII diubah, sehingga secara keseluruhan ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9.Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 71A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat tanggal 1 April 2018. Pasal II... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang. Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 September 2017 BUPATI SINTANG, TTD JAROT WINARNO Diundangkan di Sintang pada tanggal 4 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, TTD YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 7 /2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan tersebut. Retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai dasar pemungutan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut mengatur pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum dan penyesuaian perkembangan ekonomi serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan perubahan tarif beberapa jenis retribusi, dan memperjelas prosedur pemungutan, pengertian serta kriteria objek dan jenis Retribusi Jasa Usaha. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 46

…

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…