DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 4, pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 16, pasal 19, Pasal 20, pasal 22, pasal 25, pasal 31, pasal 36, pasal 38, pasal 48, pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2011;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang...
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga Pasal 1 angka 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

8.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan terapung/lanting, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2.Ketentuan...
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(2)Pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.fasilitas kamar/penginapan atau fasilitas tinggal sementara yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan terapung/lanting, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); dan/atau
2. b.fasilitas jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan usaha dan acara atau pertemuan di hotel;
(3)Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci (laundry), seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
2. b.fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, café, bar, diskotik dan fasilitas olahraga dan hiburan lainnya yang disediakan khusus untuk tamu, bukan untuk umum; dan/atau
3. c.fasilitas pelayanan makan dan minum yang disediakan untuk tamu hotel.
(4)Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya;
2. b.jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
3. c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.jasa...
5. d.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
6. e.jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan untuk umum;
7. f.fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel tetapi digunakan oleh umum bukan tamu hotel; dan
8. g.fasilitas pelayanan pertokoan, perkantoran, perbankan atau salon kecantikan di hotel yang diberikan kepada bukan tamu hotel.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Wajib Pajak Hotel wajib menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Apabila Wajib Pajak Hotel tidak menambahkan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Hotel di dalamnya.

4.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk katering dan jasa boga.
(3)Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang diesediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun.

5.Ketentuan...
5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Wajib Pajak Restoran wajib menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan restoran dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3)Apabila Wajib Pajak Restoran tidak menambahkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Restoran di dalamnya.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Khusus untuk Objek Pajak Hiburan Karaoke adalah jasa penyelenggaraan karaoke dan fasilitas yang dinikmati di ruang karaoke.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.pertandingan olahraga.
(4)Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang bertujuan sosial, pendidikan, keagamaan dan kegiatan adat istiadat.

7.Ketentuan...
7.Ketentuan Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf n diubah, dan huruf j dihapus, sehingga Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

a.tontonan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b.penyelenggaraan pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) meliputi:

(1)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
(2)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(3)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
1. c.penyelenggaraan pagelaran/konser musik meliputi:
(1)pagelaran/konser musik yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
(2)pagelaran/konser musik yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(3)pagelaran/konser musik yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
1. d.penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya meliputi:
(1)kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
(2)kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(3)kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
1. e.penyelenggaraan...
2. e.penyelenggaraan pameran dan sejenisnya meliputi:
(1)pameran dan sejenisnya bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
(2)pameran dan sejenisnya bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
1. f.diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
2. g.penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya meliputi:
(1)sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
(2)sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(3)sirkus, akrobat, sulap, komedi putar, dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
1. h.penyelenggaraan permainan bilyar, boling, dan sejenisnya meliputi:
(1)permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(2)permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang menggunakan AC (Air Conditioner) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
1. i.penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya meliputi:
(1)pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
(2)pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
1. j.permainan ketangkasan, game/play station dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. k.mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. l.panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
4. m.penyelenggaraan...
5. m.penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi:
(1)pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
(2)pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(3)pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2)Wajib Pajak Hiburan wajib menambahkan Pajak Hiburan atas pembayaran pelayanan hiburan dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(3)Apabila Wajib Pajak Hiburan tidak menambahkan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Hiburan di dalamnya.

9.Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

(1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame melekat, stiker;
4. d.Reklame selebaran;
5. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame suara;
9. i.Reklame film/ slide; dan
10. j.Reklame peragaan.
(3)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label...
3. b.label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
4. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
5. d.reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah lainnya;
6. e.reklame yang berisikan pengumuman yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
7. f.reklame yang berkenaan dengan pemilihan umum yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. g.reklame ucapan selamat dari orang pribadi, badan atau partai politik, reklame yang bertujuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan adat istiadat yang ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 6 m2 (enam meter persegi).
  1. 10.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar :

a.Reklame papan, reklame dinding (wall painting), reklame atap (roof painting), billboard, videotron, megatron dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
b.Reklame kain, plastik, tenda, banner dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
c.Reklame melekat (stiker) ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
d.Reklame selebaran ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
e.Reklame berjalan termasuk kendaraan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
f.Reklame udara ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
g.Reklame apung ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
h.Reklame suara ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
i.Reklame...
i.Reklame film/slide ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
j.Reklame peragaan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
1. 11.Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

(1)Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
(2)Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
(3)Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

12.Ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah Kabupaten Sintang yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur.

13.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1)Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(2)Wajib...
(2)Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menambahkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas pembayaran pengambilan/pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(3)Apabila Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak menambahkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di dalamnya.

14.Ketentuan Pasal 48 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

15.Ketentuan Pasal 54 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

(1)Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
(2)Nilai Jual Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
(3)Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam periode tertentu oleh Bupati.

16.Pasal 96 dihapus. Pasal II... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang. Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2017 BUPATI SINTANG, JAROT WINARNO Diundangkan di Sintang pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( /2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan tersebut. Pajak daerah mempunyai peranan penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah di wilayah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut mengatur pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet. Dalam rangka lebih meningkatkan penerimaan daerah dan penyesuaian perkembangan ekonomi serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut. Materi yang diatur dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkait dengan perubahan tarif, penambahan hak dan kewajiban wajib pajak dan memperjelas pengertian dan kriteria jenis pajak daerah yang dilakukan pemungutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 38

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 38

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011