DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, pembentukan, modal, organ PDAM, kepegawaian, dana pensiun dan asosiasi PDAM, tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi, penyelenggaraan pelayanan, rekening air minum, hak dan kewajiban pelanggan, pengujian meter air, tahun buku dan anggaran perusahaan, laporan perusahaan dan penggunaan laba bersih, kerjasama, pinjaman, pengadaan barang dan jasa, serta pemindahan dan penerimaan aset, pembubaran PDAM, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan struktur organisasi dan tata ke{a PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diqjukan persetujuan kepada Bupati;

c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
d.mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
e.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
f.menandatangani Laporan Triwulan dan [.a.poran Tahunan;
g.menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam pe{'anjian, dan melakukan kedasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM. u

(1)(21
(3)
(4)(s) 11

Pasal 18

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75o/o (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun. Baglan Ketlga PenunJukkan PeJabat Sementara

Pasal 19

(1)Apabila sampai beraktrir masa jabatan Direksi pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Strulrtural PDAM sebagai pejabat sementara. (21 Direksi lama yang ditunjuk sebagai Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak mencalonkal untuk periode berikutnya.
(3)Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (41 Keputus€ur Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(5)Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpatr jabatan. Pe ngh""ru ,.llt"',r *a-r* n da n cut I

Pasal 20

(1)Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (21 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.tunjangan kesehatan;
2. b.tunjangan istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang anak;
3. c.tunjangan jabatan;
4. d.tunjangan hari raya; dan
5. e.tunjangan lain-lain.
(3)Besarnya gaji Direktur utama paling tingg sebesar 2,s (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.
(4)Besarnya gaji Direktur paling tinggr sebesar 9Oo/o (sembilan puluh per seratus) gqii Direktur Utama.
(5)Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagran dari jasa produksi. 0 (21 L2 Besarnya Baji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM. Jumlah seluruh braya untuk penghasilan Direksi, perghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 4Ao/o (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 21

(U Direksi setiap masa akhir jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM. Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. Besarnya uang jasa pengabdian sebagtimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pas€.l22

(1)Direksi memperoleh hak cuti meliputi : cuti tahunan ; cuti besar ; cuti sakit ; cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ; cuti nikah ; cuti bersalin ; dan /at"au
1. g.cuti di luar tanggungan PDAM. Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)(71 (21
(3)
(3)a. b. c. d. e. f. 0 (U (2t 13 Baglan Kellma Pemberhentlan

Pasal 23

Direksi berhenti karena :

a.masa jabatannya berakhir ; dan
b.meninggal dunia. Direksi diberhentikan karena : permintaan sendiri ; reorganisasi ; melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
e.mencapai batas usia 60 (enam puluh) tatrun;
f.tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
g.dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3)Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Bupati. (t) Direksi yang

Pasal 24

diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka walrtu paling lama 1 (satu) bulan. 12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

(1)Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (21 Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
(3)Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. a. b. c. d. 0 L4
(4)Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. #iT,::::11 Paragtaf 1 Pengangkatan

Pasal 26

(1)Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabatPemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati. (21 Batas usia Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Pes€,L27
(1)Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
1. a.batas usia paling tinggi G2 (enam puluh dua) tahun;
2. b.latar belakang pendidikan sekurang-kuran$lya Sarjana S-1 (Strata 1);
3. c.menguasai manqjemen PDAM;
4. d.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
5. e.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau Dewan pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
6. f.bukan pengurus Partai Politik. (21 Pengangkatan anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

(1)Jumlah anggota Dewan pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
1. a.paling banyak 3 (tisa) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
2. b.paling banyak 5 (lima) orang untuk jumtah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu). (21
(3)
(1)(21 15 Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (U diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seor€urg sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan kembali anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 30

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a.melaksanakan pengawasarl, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan pDAM ;
b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerio€r, memeriksa dan/atau mena.ndatangani Laporan Triwulan dan la.poran Tahunan ;
c.memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (busfness plan/ corporate planl, dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tatrunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; dan
d.mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…