DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi tujuan pengendalian peredarabn garam beryodium, kewenangan dan ruang lingkup, produksi , peredaran dan distribusi, pengemasan dan pelabelan,perijinan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengawasan peredaran garam yodium di tengah masyarakat dan guna mempercepat pemasyarakatan penggunaan garam beryodium perlu dilakukan pengendalian peredaran garam di Kabupaten Situbondo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Mengingat : 1. dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang dalamPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 199);
18.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
19.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M- IND/PER/ 11/2001 tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN 4 MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM YODIUM. BABI KETENTUAN UMUM Paaal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Pengumpul/Pengepul Garam adalah Individu atau Kelompok yang melakukan aktifitas pembelian garam langsung kepada petani garam yang kemudian diperdagangkan kembali kepada pedagang yang lebih besar.
5.Distributor adalah setiap orang dan/ atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
6.Pengecer adalah setiap orang dan/ atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen.
7.Konsumen adalah setiap orang dan/ a tau badan usaha pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8.Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indoneia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9.Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan garam baik garam beryodium dan/ atau garam yang tidak beryodium.
10.Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang nerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komoditer, 5 BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
11.Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Khlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KI03) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SN!).
12.Garam Baku adalah garam yang belum melalui proses iodisasi.
13.Peredaran Garam adalah garam yang diedarkan / dijual oleh perorangan atau badan usaha.
14.Pengendalian peredaran garam adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur, membatasi, distribusi dan mengawasi peredaran garam di Daerah.
15.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang di olah maupun yang tidak di olah, yang di peruntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
16.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SN! adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian peredaran garam bertujuan:

a.menjamin peredaran garam agar tepat sasaran dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium;
b.mendorong setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi dan mengedarkan garam untuk konsumsi manusia dan temak serta garam untuk bahan penolong industri pangan agar dilakukan Iodisasi terlebih dahulu sampai menghasilkan garam beryodium sebelum dipasarkan yang memenuhi SNI; ij 6
c.melarang peredaran garam baku untuk konsumsi manusia, temak dan industri pangan.

BAB ILL

KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Bupati berwenang mengendalikan peredaran garam di Daerah.
(2)Ruang lingkup pengendalian peredaran garam sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.aspek produksi;
2. b.perdagangan; dan
3. c.pembinaan. BABIV PRODUKSI Pasal 4
(1)Produsen garam wajib memproduksi garam konsumsi beriodium.
(2)Garam beriodium diproduksi melalui proses iodisasi baik secara mekanik maupun manual.
(3)Perusahaan industri pengolahan garam beriodium wajib melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan baku dan hasil produksinya di laboratorium milik perusahaan atau laboratorium yang telah terakreditasi.
(4)Garam baku yang diproduksi oleh petani garam dapat ditampung dan diolah menjadi garam beriodium oleh perusahaan industri iodisasi.
(5)Kebutuhan garam untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar iodium (KIO3) paling sedikit 10 ppm (part per million).
(6)Kebutuhan garam untuk manusia sesuai SN! dengan ketentuan kadar iodium 30 (tiga puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm (part per million).
(7)Kebutuhan garam penunjang industri pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk penunjang industri pangan yang karena sifatnya tidak memerlukan bahan baku garam beriodium. 7 BABV PEREDARAN DAN DISTRIBUSI Pasal 5 (I) Garrun yang diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau temak dan bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi SNI.
(2)Gararn beryodium untuk konsumsi manusia yang telah memenuhi SN! sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah garrun konsumsi apabila mengandung 30 (tiga puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm (part per milion).
(3)Garrun beryodium untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar iodium (KI03) paling sedikit 10 (sepuluh) ppm (part per million).
(4)Peredaran garam baku hanya diperdagangkan kepada perorangan dan/ a tau badan yang melakukan iodisasi garam dan/ a tau kepada industri bukan pangan.
(5)Distribusi garam konsumsi beryodium memperhatikan kebutuhan garrun beryodium masyarakat. wajib dalrun
(6)Kebutuhan garam konsumsi beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) gram per orang setiap hari.
(7)Distribusi garrun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Distributor dan Pengecer. BABVI PENGEMASAN DAN PELABELAN Paaal6 (!) Setiap Produsen garrun beriodium wajib melakukan pengemasan dan pelabelan sesuai sesuai dengan SN!.
(2)Pada kemasan garam yang telah dicuci untuk keperluan pabrik iodisasi garam wajib dicantumkan label "Garam Bahan Baku".
(3)Pada kemasan gararn beriodium untuk konsumsi wajib dicantumkan label "Gararn Beriodium".
(4)Pada kemasan garam yang diperdagangkan untuk keperluan industri yang menggunakan proses kimia dan pengeboran minyak wajib dicantumkan label ''Garam Industri Non lodium". 8
(5)Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kemasan yang tidak mudah lepas, luntur dan rusak yang diletakkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
(6)Pembubuhan tanda label sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah produk yang bersangkutan diuji pada lembaga penguji yang telah terakreditasi.
(7)Label sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tertera keterangan sebagai berikut:
1. a.nama bahan makanan tertulis "Garam Beriodium";
2. b.nama dan/atau merk dagang;
3. c.berat bersih;
4. d.kode produksi;
5. e.nomor pendaftaran dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
6. f.nama dan alamat perusahaan;
7. g.komposisi garam yang dikemas; dan
8. h.tanda dan/atau logo SN!.
(2)Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan dilaksanakan kepada oleh pengepul/ pengumpul perangkat daerah garam, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(2)Pembinaan kepada produsen garam baku dan garam beriodium dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan di bidang kesehatan. ij 9
(3)Pembinaan kepada distributor garam baku dan garam beriodium dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, di bidang perdagangan dan/ a tau perindustrian.
(4)Pembinaan kepada masyarakat terhadap penggunaan garam beriodium dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan uru san pemerin tahan di bidang kesehatan.

Pasal 9

Pembinaan terhadap petani, produsen, distributor, pelaku usaha garam dan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui kegiatan :

a.penyuluhan dan promosi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang perdagangan dan/ a tau perindustrian;
b.pelatihan dan magang oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan perikanan dan di bidang perdagangan dan / a tau perindustrian;
c.bantuan modal, alat dan bahan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau perindustrian dan di bidang koperasi dan usaha mikro;
d.standarisasi dan sertifikasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
e.pemeriksaan sarana produksi dan distribusi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, di bidang perdagangan dan/atau perindustrian dan di bidang koperasi dan usaha mikro.

Pasal 10

(I) Pengendalian peredaran garam baku dan garam beriodium di Daerah dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh Tim.

(2)Pelaksanaan dan pemantauan clan pengawasan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap). 10
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengendalian garam baku dan garam beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 11

( 1) Masyarakat dan dunia usaha selaku mitra Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengendalian produksi, peredaran dan distribusi garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas dan pengguna.

(2)Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian produksi, peredaran dan distribusi garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai masyarakat dan dunia usaha dalam peran serta pengendalian produksi, peredaran dan distribusi garam sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABX LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

a.memproduksi, memperdagangk:an atau mengedarkan garam konsumsi beriodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI;
b.menggunakan garam beryodium yang tidak memen uhi persyaratan SNI untuk produksi industri pangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

(1)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dikenakan sanksi administratif. 11
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berupa:
1. a.teguran Iisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
4. d.pembekuan izin; dan
5. e.pencabutan izin dan penutupan usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…