DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup dan fungsi, sistematika penyusunan, isi dan uraian, perubahan RPJMD, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo. 4, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. IJ 7. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 5 \ Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Situbondo. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Situbondo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPDKabupaten Situbondo dan memperhatikan RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnyadisebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerahuntuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo untuk Periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo untuk Periode 1 (satu) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 8. 0 15. 6 Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (inputl untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)RPJMD disusun berdasarkan asas:
1. a.demokrasi;
2. b.berkeadilan;
3. c.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
4. d.tata kelola pemerintahan yang baik;
5. e.berkelanjutan; dan
6. f.berwawasan lingkungan. (21 RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berpedoman pada RPJMN, RPJPD dan RTRW. t6.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan pemecahan permasalahan daerah melalui:

a.koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
c.partisipasi masyarakat; dan
d.penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dasar U 7

BAB III

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 4

RPJMD merupakan :

a.penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, program pembangunan dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025; dan
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunandaerah yang berkesinambungan.

Pasal 5

RPJMD dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan :

a.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
b.Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran.

BAB IV

SISTEMATII(A PENYUSUNAN, ISI DAN URAIAN

Pasal 6

(1)Sistematika RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6-2O21 disusun sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya L.4 Sistematika Penulisan 1.5 Maksud dan T\rjuan 0 8 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.4 Aspek Daya Saing Daerah BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3 Kerangka Pendanaan BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan 4.2 Isu Strategis BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi 5.2 Misi 5.3 T\rjuan dan Sasaran BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BABVIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi L0 .2 Kaidah Pelaksanaan (21 Isi, uraian dan matriks RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6-2O21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. U 9

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

Perubahan terhadap ketentuan pada Bab VII, Bab VIII dan Bab IX tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo pada tanggal I 4 ll0\l 2010 BUPATI SITUBONDO, Diundangkan diSitubondo pada tanggal J 4 ll0U 2016 SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO, & SYAIFULLAH LEMBARAN DAERAH r(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR g NOREG PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO, PROVINSI JAIIIA TIMUR z 327-LOI2OLG u DADANG WIGIARTO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERATI I{ABUPATEN SITUBONDO NOMOR l0 TATTUN 2OL6 TENTANG RENCANA PIMBANGUNAN JANGI(A PANJANG MENENGAH DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2 LO6-2O2L I. UMUM RPJMD Kabupaten Situbondo merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Situbondo untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD digunakan sebagai pedoman pen5rursunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2OL5, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6-2O21. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah asas dengan melakukan penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. II. (, 11 Yang dimaksud dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah asas-asas yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewen&flg, dan tindakan sewenang- wenang. Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas yang memperhatikan peningkatan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…