DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 190

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Penyusun Perencanaan Pembangunan Desa; Bab III tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Bab IV tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan; Bab V tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa; Bab VI tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa Pembangunan Kawasan Perdesaan; Bab VII tentang Pembinanaan dan Pengawasan; Bab VIII tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab IX tentang Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: L4. 15. 16. Menetapkan : PERATURAII DATRAH PEMBANGUNAN DESA. TTIYTAIYG PEREITCAIYAAIY

BAB I

KEirEIYTUAil IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeratr ini yang dimaksud dengan:

1.Daeratr adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalatr Bupati Situbondo.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Situbondo. 0 6. 4 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain addah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Desa adalatr Penyelenggaraan urusan Pemerintatran dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintatran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategrs. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalatr musyawaratr antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintatr Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 7. 8. 9. 10. 11. L2. 13. 0 L4. 15. 5 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibatras dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalatr upaya peningt<atan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejatrteraan masyarakat Desa.
16.Perencanaan pembangunan desa adalatr prroses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintatr Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan Partisipatif adalatr suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, darr kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalatr upaya mengembanglmn kemandirian dan kesejatrteraarr masyarakat dengan meningkatkan pengetatru€ul, sikap, keterampilan, perilalm, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan keb{iakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pengftajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyelctif masyarakat, masalarr, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya marrusia, sumber dana, kelembagaarl, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan tekrrologi, serta permasalatran yang dihadapi desa. Rencana Pembangunan Jangfua Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalatr Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangla waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanl'utnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa unttrk jangka waktu 1 (satu) tatrun. Daftar Usulan RKP Desa adalatr penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk janska waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintatr Daeratr Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. L7. 18. 19. 20. 2L. 22. u 23. 6
24.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewqiiban Desa 25. yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipemntukkan bagr Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintatran Desa, pelaksanaan pembangunErn Desa, pembinaart kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurans Dana Alokasi Khusus. Iembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan narna lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Pemerintatr Pusat selartjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Repubtik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintehan negara Republik Indonesia sebagaim€ura dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PEIYnISUil PERTITCANAAIT PTMBAITGI'ITAN DESA

Pasal 2

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. 26. 27. 28. 29. 30.
(1)(21 U
(3)
(4)7 Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat (2l,, Pemerintah Desa didamping oleh Pemerintah Daeratr yang sec€rra teknis dilaksanakan oleh satuan keda perangkat daerah kabupaten. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesiorsl, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang : penyelenggaraan pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; pemberdayaan masyarakat Desa;dan arah kebirjakan desa.

BAB III

PELAKSAIYAAN KEGIATAIT PEMBAITGUITAIT DESA Baglan Kesatu

Pasal 4

(s)

(6)a. b. c. d. e.
(1)Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. b.Rencana Pembangunan Tatrunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(U Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: u 8

a.penyusunan RPJM Desa; dan
b.penyusunan RKP Desa. (21 RPJM Desa sebagaimarua dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(3)RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. (41 Musyawarah desa sebagaima.na dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan. Baglan Kedua Penyusunan RPJM Desa

Pasal 6

(1)Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (21 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.penetapan dan penegasan batas Desa;
2. b.pendataan Desa;
3. c.penyusunan tata ruang Desa;
4. d.penyelenggaraan musyawarah Desa;
5. e.Pengembangan sistem administrasi dan pengelolaan informasi Desa;
6. f.penyelenggaraa.n perencanaan Desa;
7. g.penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
8. h.penyelenggaraan kedasama antar Desa;
9. i.pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
10. j.pembentukan organisasi pemerintah desa;
11. k.penetapan peraturan desa;
12. t.pemberian win hak pengelolaan atas tanah desa; dan
13. m.Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa.
(3)Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
1. a.pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  1. 1.tambatan perahu;
  2. 2.jalan pemukiman; U 9
  3. 3.jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  4. 4.pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
  5. 5.lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  6. 6.infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. b.pembangunan, pemanflaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  1. 1.air bersih berskala Desa;
  2. 2.sanitasi lingkungan;
  3. 3.pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;
  4. 4.pengelolaan tanaman obat keluarga (toga);
  5. 5.pengembangan pos kesehatan dan polindes; dan
  6. 6.pengembangan tenaga kesehatan desa;
3. c.pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaa,n antara lain:
  1. 1.taman bacaan masyarakat;
  2. 2.pendidikan anak usia dini;
  3. 3.balai pelatihan/kegratan belajar masyarakat;
  4. 4.pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  5. 5.sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. d.Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
  1. 1.pasar Desa;
  2. 2.pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  3. 3.penguatan permodalan BUM Desa;
  4. 4.pembibitan tanaman pangan;
  5. 5.penggilingan padi;
  6. 6.lumbung Desa;
  7. 7.pembukaan lahan pertanian;
  8. 8.pembibitan lahan pertanian dan kehutanan;
  9. 9.pengelolaan usatra hutan Desa;
  10. 10.kolam ikan dan pembenihan ikan;
  11. 11.kapal penangkap ikan;
  12. 12.cold storage (gudang pendingrn);
  13. 13.tempat pelelangan ikan;
  14. 14.tambak garam;
  15. 15.kandang ternak;
  16. 16.instalasi biogas;
  17. 17.mesin pakan ternak;
  18. 18.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. U 10
5. e.pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  1. 1.penghtiauan;
  2. 2.pembuatan terasering;
  3. 3.pemeliharaan hutan bakau;
  4. 4.perlindungan mata air;
  5. 5.pembersihan daerah aliran sungai;
  6. 6.perlindungan terumbu karangi dan
  7. 7.kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
(4)Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2. b.penyelenggaraan ketentrarnan dan ketertiban;
3. c.pembinaan kerukunan umat beragama;
4. d.pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5. e.pembinaan lembaga adat;
6. f.pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
7. g.kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
(5)Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pelatihan usatra ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. b.pelatihan teknologr tepat guna;
3. c.pendidikan, pelatitran, dan penyuluhan bagr kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
4. d.peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya masyarakat, antara lain:
  1. 1.kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. 2.kelompok usatra ekonomi produktif;
  3. 3.kelompok perempuan,
  4. 4.kelompok tani,
  5. 5.kelompok masyarakat miskin,
  6. 6.kelompok nelayan,
  7. 7.kelompok pengrajin,
  8. 8.kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  9. 9.kelompok pemuda;
  10. 10.kelompok pelestarian lingkunga hidup;dan 1 1. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

(1)Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. (21 Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten. u 11
(3)Pen5rusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
1. a.pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. b.penyelarasan aratr kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
3. c.pengkajian keadaan Desa;
4. d.penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. e.penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. f.penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawaratr perencanaan pembangunan Desa; dan
7. g.penetapan RPJM Desa.

Pasal 8

(1)Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. (21 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kepala Desa selaku pembina;
2. b.Sekretaris Desa selaku ketua;
3. c.Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
4. d.anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, tokoh perempuan dan unsur masyarakat lainnya.
(3)Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling barryak 11 (sebeLas) orang.
(4)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (U didampingr oleh pendamping desa atau konsultan perencana.
(5)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Desa.

Pasal 9

Tim penJrusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b.pengkajian keadaan Desa;
c.penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d.penyempurnaan rancangan RPJM Desa. u

(1)(21
(3)
(4)
(1)(21
(3)L2 Pamgraf 3 Penyelarasan Arah Keb[fakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a. Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan progrErm dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah keb{jakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten. Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sekurang- kurangnya meliputi:

a.rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
b.rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
c.rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
d.rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
e.renc€ula pembangunan kawasan perdesaan; dan
f.rencana pengembangan ekonomi wilayah. Pasal 1 1 Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintatran Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkqiian keadaan Desa. u (41

(1)(21
(3)13

Pasal 12

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b. Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkart kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:

a.penyelarasan data Desa;
b.penggalian gagasan masyarakat; dan
c.penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. la.poran hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Isi peraturan

Teks190PDFHirarki

Memuat teks peraturan…