DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penataan dan pembianaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mencakup asas dan tujuan; ruang lingkup; penataan toko modern dan perlindungan pasar tradisional; penjualan barang; pendirian dan perizinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; kewajiban dan larangan; jam kerja; pemberdayaan pasar tradisional; pembinaan dan pengawasan; kemitraan usaha; sanksi.

Isi peraturan

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pcrbelanjaan dan toko modcrn, dilaksanakan berdasar azas :

a.manfaat;
b.kemanusiaan;
c.keadilan;
d.kesamaan kedudukan;
e.kemitraar,;
f.ketertiban dan kepastian hukum; fI. kelestarian lingkungan;
h.kejujuran usaha;
i.persaingan sehat (fairnees).

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern bertujuan untuk:

a.mengatrrr dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentrr agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisiond, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis serta dapat menjadi obyek wisata belanja;
b.menjamin tcrselcnggaranya kcmitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dcngan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; l0 C. d. 8 mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; mewujudkan sine rgi yang saling memerlukan dan mempcrkuat serta saling menguntungkan antara pusat pcrbelanjaan, toko modcrn dengan pasar tradisional, serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang lancar, efisien dan berkelanjutan; memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, mcnengah dan koperasi serta pasar tradisional; memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi scrta pasar tradisional pada umumnya, agar marnpu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; dan menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. e. f. n lnl(1)

(1)(2) e.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah meliputi penyelenggaraan usaha:

a.pasar tradisional;
b.pusat pcrbclanjaan; dan
c.toko modcrn. Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c terdiri dari:
a.Minimarket;
b.Supermarket;
c.Hypermarket;
d.Department Store;
e.Perkulakan.

BAB IV

PENATAAN TOKO MODERN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 5

(1)Usaha Toko Modern dalam bentuk minimarket dengan luas lantai kurang dari 400 rff harus beq'arak paling sedikit radius 1 (satu) km dari batas terluar area pasar tradisional. u (21 I Usaha Toko Modern dalam bentuk Supermarket dengan luas lantai :
1. a.di atas 400 m2 sampai dengan L.2OO m2 harus berjarak paling sedikit radius 1,5 (satu setengah) km dari batas terluar area pasar tradisional.
2. b.di atas I.2OO rn2 sampai dengan 5.000 rrr2' harus berjarak paling sedikit radius 2 (dua) km dari batas terluar area pasar tradisional. Usaha Toko Modern dalam bentuk Hypennarket dengan luas lantai di atas 5.000 rnz harus berjarak paling sedikit radius 2,5 (dua setengah) km dari batas terluar area pasar tradisional. Usaha Toko Modern dalam bentuk Department Store dengan luas lantai sampai dengan 2.000 rrr2 harus berjarak paling sedikit radius 2,5 (dua setengah) km dari batas terluar area pasar tradisional. Batasan luas lantai usaha Toko Modern sebagai berikut:
3. a.Minimarket, kurang dari 4OO rn2 (empat ratus metcr persegi);
4. b.Supermarket, 400 rrt2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.OOO -z (lima ribu meter persegi);
5. c.Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
6. d.Department Store, diatas 400 rn2 (empat ratus meter persegi);
7. e.Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu metc'r persegi). Usaha pusat perbelanjaan harus berjarak paling sedikit radius 3 (tiga) km dari batas terluar area pasar tradisional.

Pasal 6

Ketentuan tentang penataan usaha toko modern dan usaha pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku di luar kawasan f zona perdagangan dan jasa. Kawasanf zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dcngan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan toko modern wajib mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia. Untuk pcmcnuhan tcnaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi usaha. ,n

(3)
(4)(s)
(6)
(1)
(2)
(1)u
(2)10 a'+\ n

Pasal 8

Pengelola toko modern wajib memenuhi hak-hak peke rja atau karyawannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Sclain memenuhi kctentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8, penyelenggara usaha toko modern harus mcmenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.Minimarket : 1 . komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanar,lminuman dalam kemasan yang siap saji;
1. 2.kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri olch konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain yang telah disediakan;
2. 3.harga barang yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang di suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen; dan
3. 4.harga barang yang tertera tidak boleh mclebihi harga barang yang di kasir.
b.Supermarket :
1. 1.komoditilbarang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
2. 2.kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
3. 3.pcngadaan I penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha kecil/ lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dcngan mcnjalin pola kcmitraan;
4. 4.harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko disekitarnya;
5. 5.harga barang yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumcn; dan
6. 6.harga barang yang bcrlaku adalah harga barang yang tercantum sebagaimana dimaksud pada angka 5, bukan yang terdapat di kasir. u C. 11 Hypermarket :
7. 1.komoditi/barang dagangan yang dijual mempakan barang-barang kcbutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk sembilan bahan pokok;
8. 2.penyediaanlpengadaan sembilan bahan pokok dan bahan pangan scgar lainnya seperti sayur ma5rur, buah-buahan, daging dan ikan diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/ lcmah dan koperasi dengan melalui pola kemitraan;
9. 3.kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dcngan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
10. 4.harga barang yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tcmpat tcrtcntu yang mudah terlihat konsumen; dan
11. 5.harga barang yang berlaku adalah harga barang yang tercantum sebagaimana dimaksud pada angka 4, bukan yang terdapat di kasir. Department Store :
12. 1.komodrtrf barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tidak dipcrkcnankan mcnjual barang kebutuhan sembilan bahan pokok;
13. 2.penyedtaanfpengadaan barang-barang dapat diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/lemah dan kopcrasi mclalui pola kemitraan;
14. 3.kegiatan pcnjualan dilakukan secara eceran dengan memakai cara pelayanannya yang tidak dilakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh pramuniaga;
15. 4.harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah tcrlihat konsumcn; dan
16. 5.harga barang yang berlaku adalah harga barang yang tercantum scbagaimana dimaksud pada angka 4, bukan yang tcrdapat di kasir. Perkulakan :
17. 1.komodi1rlbarang dagangan yang dijual berupa berbagai jenis barang konsumsi;
18. 2.kegiatan penjualan dilakukan secara grosir. ,A d. e. B T2 n

(1)(21
(3)
(1)
(2)

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha di dalamnya. Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana pasar tradisional dan menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Pemerintah Daerah mengendalikan pusat perbelanjaan dan toko modern. Barang-barang produksi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1oh (lima per seratus) dari ornzet.

BAB VI

PENDIRIAN DAN PERIZINAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 12

Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya. Penyelenggaraan dan perubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk toko modern harus sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. n

(1)e
(2)
(3)13 Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern atau jaringan minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan daerah dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional yang ada dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKM lokal;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
8. h.kcbcradaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
10. j.tanggung jawab sosial perusahaan (corporate soslal responsibility ). Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i harus mempertimbangkan :
11. a.lokasi pendirian pasar tradisional, pasar modern dan toko modern yang sudah ada sebelumnya;
12. b.iklim usaha yang sehat antara pasar tradisional dan pasar modern;
13. c.akscsibilitas wilayah (lalu lintas);
14. d.dukunganl ketersediaan infrastruktur;dan
15. e.perkembangan pemukiman baru. Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kajian analisa kondisi sosial masyarakat yang dilakukan oleh badan llembaga indcpcnden yang berkompeten. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :
16. a.Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Pcrbclanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
17. b.Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.
(4)n (s)
(6)
(7)0
(1)
(2)l4 (S) Pendirian Toko Modern dan pusat perbclanjaan termasuk minimarket diizinkan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi toko modern dimaksud serta mempertimbangkan jarak antara pasar tradisional, toko dan latau toko modern yang telah ada di wilayah setempat.

Pasal 13

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki tzin usaha sebagai legalitas. izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.IUP2TM untuk Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan;
b.IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
c.IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan. Tatacara dan Persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 diterbitkan oleh Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rzin usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…