DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah mencakup ketentuan umum; asas, tujuan dan objek; tahapan penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah; inventarisasi dan identifikasi; penilaian ganti kerugian; musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian; pemberian ganti kerugian; bentuk ganti kerugian; pembiayaan; pengadaan tanah skala kecil.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTANG PEIIYELESAIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAII UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAERAH

BAB II

ASAS,TUJUAN, DAN OBJEK

Pasal 2

Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.kepastian;
e.keterbukaan;
f.kesepakatan;
g.keikutsertaan;
h.kesejahteraan;
i.keberlanjutan;dan
j.keselarasan. 8. 9. 10. t2. 11. 13. U 6

Pasal 3

Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah bertujuan :

a.memberikan penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
b.me mberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian ganti rugi tanah untuk kepentingan umum daerah;
c.memberikan kepastian terhadap aset dan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Pasal 4

(1)Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah dilaksanakan untuk menyelesaikan peralihan hak atas tanah yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum daerah.
(2)Obyek penyelesaian ganti rugi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah milik masyarakat yang digunakan untuk kepentingan :
1. a.jalan umum;
2. b.waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
3. c.pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
4. d.infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
5. c.pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
6. f.jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah Daerah;
7. g.tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
8. h.rumah sakit Pemerintah Daerah;
9. i.fasilitas keselamatan umum;
10. j.tempat pemakaman umum Pemerintah Daerah;
11. k.fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  1. 1.cagar alam dan cagar budaya;
12. m.kantor Pemerintah Daerah/desa;
13. n.penataan pcrmukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
14. o.prasarana pendidikan atau sekolah Pemcrintah Daerah;
15. p.prasarana olahraga Pemerintah Daerah; dan
16. q.pasar umum dan lapangan parkir umum. u 7

BAB III

TAHAPAN PEITTELESNAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH

Pasal 5

Penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah dilakukan melalui tahapan:

a.inventarisasi pemanfaatan tanah;
b.identilikasi kepemilikan;
c.pcnilaian ganti kerugian;
d.musyawarah penetapan ganti kerugian; dan
e.pemberian ganti kerugian.

Pasal 6

Inventarisasi dan identifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan pengumpulan data paling kurang :

a.nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak;
b.nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya yang berhak;
c.bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
d.lctak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
e.status tanah dan dokumennya;
f.jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
g.pemilik dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
h.pembebanan hak atas tanah; dan
i.ruang atas dan ruang bawah tanah.

Pasal 7

Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati beranggotakan dari instansi yang mengelola kekayaan daerah, Bagian Hukum, Kantor Pertanahan dan instansi terkait. ll 8

Pasal 8

(1)Penilaian besarnya nilai ganti kerugian ditetapkan oleh penilai atau penilai publik.
(2)Penilaian besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
1. a.tanah;
2. b.ruang atas tanah dan bawah tanah;
3. c.bangunan;
4. d.tanaman;
5. e.benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
6. f.kerugian lain yang dapat dinilai.
(3)Nilai ganti kerugian yang dinilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan nilai pada saat penyelesaian ganti kerugian. (a) Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.

Pasal 9

( 1) Hasil inventarisasi, identifikasi dan penilaian ganti kerugian menjadi dasar perencanaan penyelesaian ganti kerugian setiap tahun anggaran yang akan datang.

(2)Bidang tanah hasil inventarisasi, identifikasi dan penilai ganti kerugian yang direncanakan untuk diselesaikan ganti ruginya adalah tanah yang akan dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang :
1. a.teridentifikasipemilikhaknya;
2. b.pemiliknya memiliki tanda bukti hak sesuai peraturan pcrundan g-undangan;
3. c.tidak dalam keadaan sengketa kepemilikan dcngan pihak 1ain.

Pasal 10

(1)Penetapan bentuk ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. 0 (2\
(3)9 Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan antara pemilik tanah atau kuasanya dengan tim yang dibentuk oleh Bupati. Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 terdiri dari instansi yang mengelola kekayaan daerah, Bagian Hukum, Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait. Pasal I 1 Hasil kesepakatan dalam musyawarah penyelesaian ganti kerugian menjadi dasar pemberian bentuk dan besar ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 12

Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.

Pasal 13

Dalam ha1 tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negcri sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…