DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penataan menara telekomunikasi mencakup ketentuan umum; asas, tujuan dan prinsip; pengaturan dan penataan; perizinan; pembangunan; pemanfaatan menara; pembangunan menara telekomunikasi di atas tanah milik pemerintah daerah/pemerintah desa; asuransi dan partisipasi pembangunan; jaminan keselamatan; pengawasan dan pengendalian; sanksi administratif; ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Pasal 2

Penataan mcnara tclckomunikasi berdasarkan asas

a.kaidah tata ruang;
b.kcmanfaatan keberlanjutan;
c.keselamatan;
d.kesclarasan dan kescrasian;
c.kepastian hukum, adil dan mcrata; dan
f.cstctika. 20. 21. U u

Pasal 3

Pcnataan menara tclekomunikasi bcrtujuan untuk:

a.menciptakan penataan menara telekomunikasi yang fungsional, efcktif, efisicn, dan selarasdengan lingkungannya;
b.mcwujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
c.menjamin kcsclamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat;
d.mcmbcrikan kcpastian hukum bagi pcmbangunan menara telekomunikasi di daerah.

Pasal 4

Pcnataan mcnara tclekomunikasi didasarkan pada prinsip:

a.mewujudkan penataan mcnara telckomunikasi yang serasi dan adil dcngan lingkungan;
b.mengedepankan kepentingan masyarakat;
c.memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat;
d.mengoptimalkan fungsi suatu menara telekomunikasi;
c.mcmbcrikan kcpastian hukum dalam pcmbangunan mcnara telekomunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan, pembangunan dan pengawasan.

BAB IV

PENGATURAN DAN PENATAAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka pengaturan dan penataan pencmpatan menara tclekomunikasi di Daerah, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi u 9 ditetapkan dengan mcmperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan atau populasi pcmakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan kctcrtiban lingkungan, scrta kcbutuhan komunikasi pada umumnya.
(2)Pcrscbaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam zona-zona.
(3)Rencana pencmpatan dan perscbaran mcnara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Penataan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan bcrdasarkan:
1. a.kcpadatan pcnduduk;
2. b.kerapatan bangunan;
3. c.jumlah sarana dan prasarana pcmcrintahanl perdagangan/jasa; dan
4. d.lctak strategis wilayah. (21 Pcmbagian Zona scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:
5. a.Zona l: 1) kcpadatan pcnduduk tinggi; 2) kcrapatan bangunan tinggi; 3) sarana dan prasarana pcmerintah/ perdagangan/jasa sangat memadai; 4) tcrdapat akscs jalan artcri dan ing road.
6. b.Z<>na ll: 1) kcpadatan penduduk scdang; 2) kcrapatan bangunan sedang; 3) sarana dan prasarana pcmerintah/ perdagangan/jasa sedang; i 4l tcrdapat akscs jalan kolektor.
7. c.Zona lll: 1) kepadatan penduduk rendah; 2) kcrapatan bangunan rendah; 3) sarana dan prasarana pcmcrintah/ pcrdagangan/jasa tidak mcmadai; 4) tidak terdapat akscs langsung dcngan jalan artcri, ing'road dan kolcktor. U 10
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)(s) 'BABv PERIZINAN

Pasal 8

Setiap pembangunan menara wajib mengajukan tzin kepada Bupati. Pembangunan menara scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didasarkan pada:

a.rckomcndasi peruntukan ruang;
b.rekomendasi teknis bangunan menara;
c.rzin mcndirikan bangunan mcnara;
d.rekomcndasi dokumen UKLIUPL. Permohonan lzin Mcndirikan Bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Dacrah tcntang Izin Mcndirikan Bangunan. Tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan izin rekomendasi scbagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBANGUNAN

Pasal 9

Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

a.mcnara tunggal (monopole);
b.mcnara rangka (self supporing);
c.mcnara rangka tunggal bcrupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai pcnguat konstruk si (guged mastl. Dcsain dan konstruksi menara scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disesuaikan dengan kondisiltipc tanah. Sclain jcnis menara scbagaimana dimaksud pada Ayat

(1)dimungkinkan untuk digunakan jcnis mcnara lain sesuai dcngan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.

Pasal 10

(1)Pcmbangunan menara dilaksanakan dcngan mcmpcrhatikan kctcrscdiaan lahan, keamanan dan kcnyamanan warga, scrta kcsinambungan dan pcrtumbuhan industri. 0 11
(2)Mcnara dapat didirikan di atas pcrmukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gcdung dan/atau di atas bangunan/gcdung.
(3)Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2), Penyedia Menara wajib:
1. a.mcmpertimbangkan dan menghitung kcmampuan tcknis bangunan;
2. b.kcsclamatan dan kcnyamanan pcngguna bangunan gcdung scsuai pcrsyaratan keandalan bangunan gcdung;
3. c.tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
4. d.mcmenuhi cstctika.
(4)Dalam hal mcnara didirikan di atas bangunan/gcdung scbagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pcnycdia Menara wajib:
1. a.mempcrtimbangkan dan menghitung kemampuan tcknis bangunan;
2. b.memenuhi ketentuan tata ruang wilayah dan kesclamatan bangunan;
3. c.ketinggian maksimum 6 (cnam) meter dari pcrmukaan atap bangunan gcdung scpanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung yang diizinkan;dan
4. d.memenuhi estetika.

Pasal 11

(1)Mcnara discdiakan olch Pcnycdia mcnara.
(2)Pcnyedia menara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcrupakan:
1. a.pcnyclcnggaratclckomunikasi; atau
2. b.bukan pcnyclenggara tclckomunikasi.
(3)Pcnyediaan mcnara scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
(4)Dalam hal penyedia mcnara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang memba,.ngun menara mcrupakan perusahaan nasional. u t2

Pasal 12

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertcntu untuk menjamin kesclamatan bangunan dan lingkungan dcngan mempcrhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dcngan mcmpertimbangkan pcrsyaratan struktur bangunan mcnara, antara lain:

a.tcmpat/ space pencmpatan pcrangkat;
b.kctinggian menara;
c.struktur menara;
d.rangka struktur mcnara;
c.pondasi mcnara; dan
f.kckuatan angin.

Pasal 13

(1)Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jclas.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:
1. a.pertanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan pcncrbangan (Auiation Obstruction Light);
5. c.marka halangan pcncrbangan (Aviation Obstruction Marking);
6. t.pagar pengaman;
7. g.sarana lainnya sesuai dengan pcraturan perundang-undangan.
(3)Identitas scbagaimana dimaksud pada ayaL (1) meliputi:
1. a.nomor rcgristasi;
2. b.nama dan alamat pcmilik menara dan/atau pcrusahaan;
3. c.nama pcngguna menara;
4. d.lokasi dan koordinat;
5. c.tinggi;
6. f.beban maksimum rnenara;
7. g.tahun pcmbuatan/pemasangan;
8. h.kontraktor;
9. i.pabrikan;
10. j.nomor dan tanggal IMB;
11. k.nomor dan tanggal IIO; dan
12. l.kapasitas listrik terpasang. u 13
(1)

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…