DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan daerah ini mengatur mengenai pemberian ASI eksklusif pada bayi, kewajiban tenaga medis untuk melakukan inisiasi menyusu dini (IMD), informasi dan edukasi, batasan / pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, sarana dan prasarana pendukung ASI eksklusif

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa air susu ibu merupakan makanan sempuma bagi bayi karena mengandung gizi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
b.bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu !bu Ekslusif yang merupakan hak mutlak bayi dalam pemenuhan kebutuhan bagi kesehatannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu !bu Eksklusif;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730; 2
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1972 Nomor38); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XXl/2008, Nomor PER.27 /MEN/XII/2008 dan Nomor 1177 /Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu lbu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10). 4 Dengan Penetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan Menetapkan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5.Air Susu !bu yang selanjutnya disingkat AS! adalah cairan basil sekresi kelenjar payudara ibu.
6.Air Susu !bu Eksklusif yang selanjutnya disebut AS! Eksklusif adalah AS! yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7.Fasilitas Khusus Menyusui dan/ a tau Memerah AS! yang selanjutnya disebut ruang laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah AS! yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah AS!, menyimpan AS! perah, dan/ a tau konseling menyusui/ AS!.
8.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9.Keluarga adalah suami, anak, a tau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ a tau tern pat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 5
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13.Tenaga Terlatih Pemberian AS! adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan mengenai pemberian AST melalui pelatihan antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
14.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15.Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
16.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17.Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
18.Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.

a.meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak;
b.meningkatkan derajat kesehatan keluarga; dan
c.memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat dengan mengurangi pemakaian susu formula bayi dan/ atau produk bayi lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengaturan pemberian AS! Eksklusif dimaksudkan untuk:

Pasal 3

Pengaturan pemberian AS! Eksklusifbertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan AS! Eksklusif sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) bulan demi menjarnin pertumbuhan dan perkembangannya;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan AS! Eksklusif kepada bayinya; dan 6
c.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian AS! Eksklusif. BABID TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian AS! meliputi:
a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian AS! Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian AS! Eksklusif;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
d.memfasilitasi pelatihan dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat saran.a umum lainnya;
e.membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian AS! Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
f.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian AS! Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
g.mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian AS! Eksklusif. Umum PasalS Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan AS! Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

BAB IV

ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak berlaku dalam ha! terdapat :

a.indikasi medis;
b.ibu tidak ada; dan/atau 7
c.ibu terpisah dari bayi.

(2)Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu sesuai prosedur inisiasi menyusu dini.
(3)lnisiasi menyusu dini tidak berlaku dalam ha! terdapat indikasi medis tertentu yang dinyatakan dokter. Pasa18 (I) Tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan AS! Eksklusif kepada bayinya.
(2)Informasi dan edukasi AS! Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit mengenai:
1. a.keuntungan dan keunggulan pemberian AS!;
2. b.gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
3. c.akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian AS!; dan 8
4. d.kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan AS!.
(3)Pemberian informasi dan edukasi AS! Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
(4)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud oleh tenaga terlatih. dan edukasi AS! Eksklusif pada ayat (I) harus dilakukan BABV PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 10

( l) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya.

(2)Dalam ha! ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga. Pasalll Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang melakukan promosi susu formula bayi dan produk bayi Iainnya dengan cara apapun.

Pasal 12

Dalam ha! pemberian AS! Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka ibu, keluarga, tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan susu formula bayi.

a.bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
b.bayi yang membutuhkan makanan lain selain AS! dengan jangka waktu terbatas; 9
c.kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan AS! Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standart pelayanan medis;
d.kondisi ibu dengan hasil laborat HbsAg(+), dalam ha! bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan
e.keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2)Penentuan Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dilakukan oleh dokter.
(3)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(4)Dalam ha! ini di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan adanya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Pemberian susu formula dan produk bayi lainnya atas indikasi medis yang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diutamakan untuk penyelamatan nyawa.

Pasal 14

(I) lndikasi medis pada bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) huruf a, merupakan kelainan metabolism bawaan.

(2)Kelainan metabolism bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan galaktosa;
2. b.bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple, memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan val.in;
3. c.bayi dengan fenilketonuria, memerlukan formula khusus bebas fenilalanin; dan/ atau
4. d.kelainan metabolism lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Bayi dengan fenilketonuria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan AS! dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang berkompeten. 10 PasallS Indikasi medis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain AS! dengan jangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dengan !criteria antara lain:
1. a.bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
2. b.bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat premature; dan/ atau
3. c.bayi baru lahir yang beresiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolism atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada bayi premature, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, bayi yang sakit dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes jika gula darahnya gaga! merespon pemberian AS! baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan AS! Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terbagi atas:

a.ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen;atau
b.ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui semen tara waktu.

Pasal 17

( 1) Kondisi medis ibu yang dapat menghentikan menyusui secara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibenarkan permanen huruf a jika ibu terinfeksi Human Immunodecfisiency Virus (HIV).

(2)Ibu dengan infeksi Human Immunodecfisiency Virus (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan informasi tentang kemungkinan menggunakan susu formula bayi.
(3)Penggunaan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat AFASS, meliputi:
1. a.dapat diterima (acceptable); 11
2. b.layak (feasible);
3. c.terjangkau (afforfable);
4. d.berkelanjutan (sustainable); dan
5. e.aman (safe).
(4)Dikecualikan terhadap dimaksud pada ayat (!), ketentuan sebagaimana jika bayi diketahui positif terinfeksi Human Immunodecfisiency Virus (HIV) atau ibu dan bayi telah mendapatkan pengobatan sesuai standard dan secara teknologi ASI dinyatakan am.an untuk kepentingan bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kondisi medis ibu yang ctibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

a.ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
b.ibu yang menderita infeksi virus herpes simplex tipe I (hsv-1) dan hsv-2 di payudara;
c.ibu dalam pengobatan: I) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsy dan opioid; 2) radioaktif iodine 131; 3) penggunaan yodium a tau yodofor topical; dan/ a tau 4) sitotoksik kemoterapi. BagianKedua Ibu Tldak Ada atau Terplsah darl Baylnya

Pasal 19

Pemberian susu formula dan produk bayi lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau terpisah dari bayi meliputi:

a.ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
b.ibu tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau
c.ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh halmya. 12 Baglan Ketiga Tata Cara Penggunaan Susu Fonnula Bayl dan Produk Bayl Lalnnya Paragrafl Umum Pasal 20

(1)Pemberian susu formula bayi atas indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat persetujuan dari ibu bayi dan/atau keluarganya.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ibu bayi dan/atau keluarganya mendapat peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi dan produk bayi lainnya. Pasa121 ( 1) Tenaga Kesehatan harus memberikan penjelasan tentang keuntungan penggunaan AS! dan bahaya serta resiko susu formula.
(2)Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan kepada ibu dan/atau keluarga mengenai penyimpanan, penggunaan dan penyajian susu formula bayi termasuk teknik sterilisasi produk bayi dan teknik relaktasi/menyusui kembali.
(3)Tenaga kesehatan harus memastikan ibu dan/atau keluarga bayi yang diberi susu formula bayi telah paham atas peragaan dan penjelasan yang diberikan.
(4)Tenaga kesehatan harus mencatat indikasi penggunaan susu formula bayi pada rekam medis bayi yang bersangkutan. Paragraf2 Pemberian Susu Fonnula Bayl dan Produk Bayl lainnya

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…