DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD dr. Abdoer Rahem Kab Situbondo mencakup ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; kebijakan retribusi; nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi; jenis-jenis pelayanan yang dikenakan retribusi; ketentuan pelayanan kesehatan; kerjasama pelayanan; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa dan saat retribusi terutang; pemungutan retribusi; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; peninjauan tarif retribusi; kedaluwarsa penagihan; sanksi administratif; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RSUD dT. ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO RI Nomor Standar 0 Menetapkan 5

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Felayanan kcsctntan dilaksanakan bcrdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan, partrsipatil keamzrnan dan keseiamatan pasien yang disclcngarakan scr:ara transparan, efel(if dan efisicn, keseimbangan, penglrormatan terhadap hak dan keuzajiban, gendcr, non dislo-iminatif, norna-norrnzl aElarntr serta akuntabel. 36. Jl- r0 I

Pasal 3

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan dan retribusinya adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta keberlangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di RSUD sesuai standard yang ditetapkan, agar masyarakat pengguna pclayanan, pemberi pelayanan (prouidefl dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 4

Tujuan pengaturan rctribusi adalah :

a.terwuiudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
b.te rsclcnggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standard yang ditetapkan;
c.tersedianya jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, kepcrawatan, kefarmasian, dan lainnya sesuai dengan kcbutuhan masyarakat;
d.terlaksananya kapasitas dan potensi RSUD, secara bcrhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
c.terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD; dan
f.tcrwujudnya peran scrta masyarakat dalam pcmbiayaan pclayanan kcsehatan.

BAB III

KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 5

Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pcmcrintah Daerah dapat dibebaskan dari seluruh retribusi pclayanan kesehatan. Pcmbcbasan retribusi pelayanan keschatan scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan untuk pclayanan rawat inap Kelas IIL Pcnggantian pcmbcbasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (l) yang mcnjadi kcwenangan Pcmerintah Dacrah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Direktur melalui mekanisme APBD.

(1)(2t 0
(3)10
(1)

Pasal 6

Dalam hal Kcjadian Luar Biasa (KLB) karcna penyakit menular dan/atau bencana atau KLLI lainnya yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Dacrah melalui instansi terkait, maka masyarakat dapat dibebaskan dari rctribusi pclayanan kcschatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasien yang bcrstatus tahanan, narapidana, gelandangan, dan pasien yang tidak memiliki identitas yang jclas dapat dibebaskan dari retribusi pclayanan kesehatan. Bagi pasien miskin yang dibiayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten yang memerlukan terapi/ tindakan dan pemeriksaan penunjang diluar paket yang ditanggung, maka terapi/tindakan dan pemeriksaan penunjang tersebut ditanggung Pemerintah Daerah. Kebutuhan subsidi alokasi anggaran pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (21 dan Ayat (3) dianggarkan melalui program pclayanan bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Dacrah. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) terbatas pada pelayanan rawat inap Kelas IIl, kccuali pasien dengan pe njaminan akan mendapat pclayanan sesuai dengan haknya. Pcngajuan klaim sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1), Ayat (2) dan Ayat (3) bisa dibcrikan dengan rekomendasi dari instansi terkait atau Direktur RSUD.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi bagi sctiap orang, badan atau penjamin scbagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 8

Obyek retribusi meliputi tarif pelayanan kesehatan Kelas IIL (2t

(3)
(4)(s)
(6)0 11
(1)(2t

Pasal 9

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mcndapatkan pelayanan kcsehatan kelas III di RSUD.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi pelayanan kesehatan Kelas III pada RSUD digolongkan sebagai retribusi jasa umum. BA"B VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal I 1 Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan kelas perawatan, frekuensi, dan jenis- jcnis pelayanan dan/atau parameter pemeriksaan. Tingkat penggunaan pelayanan ambulan atau mobil jenazaL, dihitung berdasarkan jarak tcmpuh dan fasilitas, serta kru (creut) yang menyertai.

BAB VII

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARITYA RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kcsehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan. Sasarar penetapan besaran retribusi pelayanan guna menutr-rp sebagian atau seluruh biaya pcnyclenggaraan pelayanan scrta tidak mengutamakar mcnceiri keuntungan dengan tctap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat. Penetapan struktur besaran retribusi pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. Pembagian jasa pclayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Jasa sarana diperhitungkan berdasarkan biaya pcr unit layanan meliputi biaya bahan medis habis pakai (BMHP) dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan belanja pcgawai, kecuali pegawai non PNS diperhitungkan dalam menetapkan jasa sarana.

(1)(2t
(3)(4t 0 (s) t2

BAB VIII

JENIS.JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 13

Pclayanan kcsehatan di RSUD yang dikenakan retribusi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah pelayanan Kclas III yang meliputi :

a.pelayanan medik;
b.pelayanan keperawatan;
c.pelayanan penunjang medik;dan
d.pelayanan pcnunjang non medik.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…