DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, kriteria cagar budaya, tugas dan wewenang pemerintah daerah, registrasi cagar budaya, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, pelestarian, penyimpanan dan perawatan cagar budaya di museum, peran serta masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan penutup,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;

b.mengkoordinasikan Pelestarian cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayatr;
c.menghimpun data Cagar Budaya;
d.menetapkan status Cagar Budaya; 0 e. f. g. h. 1. I menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; mengelola Kawasan Cagar Budaya; mengembangkan kebijakan sumber daya manusia dibidang cagar budaya; memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; menetapkan batas situs dan kawasan; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagrannya.

BAB V

RTGISTRASI CAGAR BI'DAYA Baglan Kesatu Pendaftaran

Pasal 12

(U setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daeratr tanpa dipungut biaya. (21 setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

(3)Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketatrui pemiliknya.
(4)Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
(5)cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daeratr. Baglan Kedua PengkaJian

Pasal 13

Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 diserahkan kepada Tim Ahli cagar Budaya untuk dikqii kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Pengkajian sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, strulrtur, lokasi, dan satuan ruang geogralis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. J. k.

(1)U
(2)
(3)
(4)10 fim AhU Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas.
(5)Selama proses pengkqiian, benda, bangunan, stmktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya. Baglan Ketlga Penetapan

Pasal 14

Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geogralis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Pemerintatr Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Frovinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah. Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:

a.surat keterangan status Cagar Budaya; dan
b.surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telatr ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Barrgunan Cagar Budaya, dur/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi. Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. Baglan Keempat Pencatatan

Pasal 15

Cagar Budaya yang telah ditetapkan dicatat dalam Register Cagar Budaya. Pengelolaan Register Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas.

(1)(21
(3)
(4)(s)
(1)(2t 0 1L Baglan Kellma Pemerlngkatan

Pasal 16

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 17

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Cagar Budaya yang tidak lagl memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim AhU Cagar Budaya di setiap tingkatan.

BAB VI

PTMILIIrAil DAII PTNGUASAAN

Pasal 19

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan /atau situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisarl, hibah, tukar- menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.

Pasal 20

Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau perseorangan. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
(1)(21
(1)u (21
(1)t2
(3)Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, d[iual, diganti rugl, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
(4)Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat diatihkan kepemilikannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagtanny&, kecuali dengan tnn Bupati. Ketentuan lebih lar{ut mengenai pemberian tzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ?age,l22 Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wqjib melaporkannya kepada Dinas. Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi dan/atau Insentif apabila telatr melakukan kewqiibannya melindungr Cagar Budaya. Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)(2t
(1)(21 (21 0
(3)
(1)13

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…