DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

perda ini mengatur upaya perbaikan gizi ,tenaga gizi dan pendidikan gizi, pelatihan dan penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan gizi, makanan tradisional, tim pangan dan gizi daerah, pembaiayaan. peran serta masyarakat dan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mencapai status gizi yang baik dan bertanggung jawab terhadap pendidikan dan infonnasi yan.g benar tentang gizi di masyarakat;
b.bahwa kekurangan Energi Protein, Anemia Gizi, Kekurangan Vitamin A serta kekurangan zat gizi mikro lainnya masih banyak terjadi di Kabupaten Situbondo;
c.bahwa kejadian gizi lebih pada anak usia balita yang menjadi resiko penyakit degeneratif juga mulai meningkat sehingga dapat membahayakan bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perbaikan Gizi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor I 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Ka bupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor38); 3 1 I. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 ten tang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Pengawasan (Lembaran Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu !bu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERBAIKAN GIZI. 4 BABI KETENTUAlf UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6.Upaya perbaikan giz1 adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ a tau masyarakat.
7.Upaya advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu.
8.Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyak:it gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
9.Bahan tambahan pangan (food additive) adalah bahan/campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
10.Fortifikasi adalah salah satu strategi utama yang dapat digunakan untuk meningkatkan status mikronutrien pangan dan merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pangan selain dari perbaikan praktek-praktek pertanian yang baik (good agricultural practices), perbaikan pengolahan dan penyimpanan pangan (good manufacturing practices, dan memperbaiki pendidikan konsumen untuk mengadopsi praktek-praktek penyediaan pangan yang baik. 5
11.Gizi makro adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang banyak, seperti karbohidrat, protein, dan lemak.
12.Gizi mikro adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang sedikit, seperti bermacam-macam vitamin, mineral dan air.
13.Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
14.Obesitas adalah suatu keadaan seseorang dimana kelebihan lemak tubuh melebihi standar normal.
15.Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk antara lain : diabetes mellitus, stroke, jantung koroneri kardiovaskuler, dislipidemia, gaga! jantung, dan sebagainya.
16.Gizi klinik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan gizi di rumah sakit dan institusi perawatan pasien lainnya.
17.Penyelenggaraan makanan rumah sakit adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen dalam rangka pencapaian status kesehatan yang optimal melalui pemberian diet yang tepat.
18.Dietetic adalah kegiatan memberitahukan danmendukung individu guna membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya.
19.Asuhan gizi adalah salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit dan institusi perawatan kesehatan lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan zat gizi pasien secara optimal.
20.Gizi institusi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan gizi pada institusi penyelenggaraan mak:anan banyak, termasuk penyelenggaraan makanan di rumah sakit.
21.Masalah gizi darurat adalah keadaan gizi dimana jumlah kurang gizi pada sekelompok masyarakat pengungsi meningkat dan berakibat memburuknya kesehatan. 6
22.Tenaga giz1 terlatih pendidikan formal gizi adalah tenaga gIZ1 lulusan minimal lulusan Diploma lil Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
23.Petugas gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
24.Organisasi profesi bidang gizi adalah organisasi/asosiasi yang bergerak pada upaya-upaya perbaikan gizi di Jawa Timur.
25.Kejadian luar biasa gizi yang selanjutnya disebut KLB gizi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit gizi dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
26.Sistem kewaspadaan pangan dan gizi adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.
27.Pojok gizi adalah tempat atau ruangan puskesmas dan rumah sakit dimana dilakukan penyuluhan dan konseling gizi kepada masyarakat oleh tenaga gizi terlatih.
28.Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
29.Air susu ibu yang selanjutnya disebut AS! adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
30.Makanan tradisional adalah segala jenis makanan olahan asli, khas daerah setempat, mulai dari makanan lengkap, selingan dan minuman, yang cukup kandungan gizi, serta biasa dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut. 7

a.berpihak kepada rakyat;
b.bertindak cepat dan akurat;
c.penguatan kelembagaan dan kerja sama;
d.transparansi;
e.peka budaya; dan
f.akuntabilitas.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 Asas-asas perbaikan gizi masyarakat adalah:

Pasal 3

Perbaikan gizi dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

Pasal 4

Perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui:

a.perbaikan pola konsumsi makanan;
b.perbaikan perilaku sadar gizi;
c.peningkatan akses dan mutu pelayanan giz1 sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
d.peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang berhak atas:

a.status gizi yang baik;
b.memperoleh makanan yang bergizi, berimbang dan beraneka ragam, serta aman dikonsumsi; dan 8
c.memperoleh infonnasi gizi yang benar untuk meningkatkan status gizinya dengan sumber daya yang dikuasainya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya-upaya:

a.pemenuhan status gizi yang baik;
b.menJamin ketersediaan bahan makanan mempunyai nilai gizi tinggi secara merata terjangkau; dan yang dan
c.menyediakan dan memberikan informasi gizi yang benar untuk meningkatkan status gizi masyarakat. BABV SASARAN

Pasal 8

(!) Sasaran perbaikan Gizi kepada masyarakat, meliputi:

a.kelompok masyarakat rawan gizi;
b.kelompok masyarakat tertentu; dan
c.kelompok masyarakat yang memerlukan nasehat gizi.

(2)Kelompok masyarakat rawan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a, meliputi:
1. a.bayi dan balita;
2. b.remaja perempuan; dan
3. c.ibu hamil dan menyusui.
(3)Kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, meliputi:
1. a.anak sekolah;
2. b.dewasa; dan
3. c.usia lanjut.
(4)Kelompok masyarakat yang memerlukan nasehat gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, meliputi:
1. a.atlet atau olahragawan;
2. b.pasien di rumah sakit;
3. c.jamaah calon haji;
4. d.tenaga kerja di perusahaan;
5. e.pan ti asuhan;
6. f.panti wreda;
7. g.pondok pesantren;
8. h.asrama; 9
  1. 1.lembaga pemasyarakatan; dan J. produsen makanan.

BAB VI

UPAYA PERBAIKAN GIZI

Pasal 9

Perbaikan gizi meliputi:

a.surveilans gizi, KLB gizi dan tata laksana gizi buruk;
b.penanggulangan masalah gizi darurat;
c.pengawasan mutu makanan dan keamanan pangan;
d.perbaikan gizi makro;
e.perbaikan gizi mikro;
f.perbaikan gizi klinik;
g.perbaikan gizi institusi; dan
h.revitalisasi posyandu.

Pasal 10

(1)Kegiatan surveilans gizi merupakan kewenangan dan tanggung jawab Dinas dan dilakukan oleh tenaga gizi terlatih di Dinas.
(2)Kegiatan surveilans gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelidikan epidemiologi;
2. b.pengumpulan data;
3. c.pengolahan dan analisis data-data sekunder tentang gizi; dan
4. d.desiminasi informasi serta melakukan tindak lanjut.
(3)Kegiatan surveilans gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik dan dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Pelacak KLB Gizi merupakan kegiatan penelusuran secara langsung (investigasi) terhadap setiap balita dengan indikator KLB Gizi untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat. 10
(2)Indikator KLB Gizi sebagaimana dimakud pada ayat (!) apabila ditemukan balita dengan tanda-tanda berat badan menurut umur atau berat badan menurut tinggi badan dibawab standar yang ditentukan.

Pasal 12

g>Zl buruk dilaksanakan dengan(1) Perawatan tatalaksana anak gizi buruk rawat inap dan rawat jalan.

(2)Gizi buruk dengan komplikasi dilakukan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumab Sakit atau Rumab Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Cente,j.
(3)Gizi buruk tan pa komplikasi dilakukan rawat jalan di Puskesmas, Pondok Kesehatan Desa pemulihan gizi berbasis masyarakat Feeding Cente,j. atau Pos (Community
(4)Dalam rangka pelayanan gizi komprehensif dilakukan rawat jalan di Rumah Pemulihan Gizi, sebagai fungsi fasilitasi.
(5)Ketentuan tentang Rumab Pemulihan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…