DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja mencakup pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; wewenang, hak dan kewajiban; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; satuan polisi pamong praja kecamatan; tata kerja; pendidikan dan pelatihan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, dipandang perlu 1.

Menetapkan

menetapkan Organisasi clan Tata Kerja Satuc1n Palisi Pamong Praja Kabupatcn Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negcri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tcntang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemcrintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Daerah ;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO. ' 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daernh dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketcntraman masyarakat.
6.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7.ketertiban umum dan kctentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
8.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo. 6

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan keten teraman ma syara ka t.
(2)Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bav,,rah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenterarnan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mcnyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b.pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e.pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau aparatur lainnya ;
f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati;
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

a.melakukan tindakan penertiban nonyusti sia I terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Bupati;
b.menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menggangu ketertiban umurn dan ketentraman rnasyarakat;
c.fasilitasi dan pembcrdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyc\idikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Bupati; dan
e.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ a tau Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Polisi Pamong Praja mempuny"ai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pcraturan perundang- undangan.
(2)Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

a.menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup clan berkembang di masyarakat;
b.menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; 8
c.membantu menyelesaikc1.n perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d.melaporkan kepada Kepolisian Negara Rcpublik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
e.menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Polisi Pamong Praja yang ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum. BABV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Seksi-Seksi, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;
  2. 2.Seksi Operasional Pengawasan, Tertib Peraturan dan Perijinan;
  3. 3.Seksi Penyidikan dan Penindakan;
  4. 4.Seksi Perlindungan Masyarakat.
3. c.Sub Bagian Tata Usaha;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini. 9
(3)Rincian tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…