DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan Bantuan Hukum; Ruang Lingkup Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Permohonan Tata Kerja Bantuan Hukum; Pendanaan; Tim Verifikasi; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Anggaran Pendapatan selanjutnya disingkat Pendapatan dan Situbondo. dan Belanja Daerah yang APED adalah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten
6.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Situbondo yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa. 4
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Bantuan Hukum.
9.Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10.Pemohon Bantuan Hukum kelompok orang miskin atau adalah orang atau kuasanya yang tidak tennasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum. BABII ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
c.menjamin terwujudnya bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh 5 masyarakat dalam lingkup Daerah;
d.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
e.memperoleh peradilan yang efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
(2)Bantuan hukum ayat (1) meliputi sebagaimana dimaksud pada masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 5

Penerima bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan infonnasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
b.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan publik;
c.mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
e.mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum. 6 Pasal 6 Penerima bantuan hukum wajib:
a.mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
c.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Baglan Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Pasal 7 Pemberi bantuan hukum berhak:
a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menenma anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e.mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, kearnanan, dan keselamatan selarna menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi bantuan hukum wajib:

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut; 7
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. BABV PElfYELENGGARAAN BANTUAN HOKUM

Pasal 9

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 10

(!) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
(4)Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara. 8

Pasal 11

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 12

(I) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

(2)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum. Paaal 13 (I) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Iembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.
(2)Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati. 9
(2)Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. a.foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
2. b.kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
3. c.uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi. Baglan Kedua Tata Kerja

BAB VI

PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONANDAN TATA KERJA Baglan Kesatu Syarat Permohonan Bantuan Hukum Paaal 14 (!) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan pennohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.

Pasal 15

Dalam ha! permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 16

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum. 10

Pasal 17

(!) Pemberi bantuan hukum pelaksanaan tugasnya pada tembusan kepada DPRD. wajib melaporkan Bupati dengan

(2)Tata cara pelaporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…