DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah mencakup ruang lingkup; tugas dan wewenang; pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah; lembaga pengelola; hak dan kewajiban; perizinan; insentif dan disinsentif; kerjasama dan kemitraan; pembiayaan dan kompensasi; bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa; larangan; pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian; sanksi administratif; penyidikan; dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pengelolaan Sampah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 · (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); . Jalan PB. Sudirman Nomor I, Situbondo, Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 67116 Email: info@pemdasitubondo.go.id 2
4.Undang-Undang Nomor 18 TahWl 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 TahWl 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor -82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahnn 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 20l2 tenta.ng Pengelolaan Sampah clan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor470); 3 Dengan Persetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO clan BUPATI SITtJBONDO MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. 5 . Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak temasuk tinja dan spesifik.
6.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ a tau fasilitas lainnya.
7.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8.Tempat Sampah rumah tangga adalah wadah penarnpungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/keranjang sampah.
9.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum. 4
10.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
14.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media linglrungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat Pemrosesan Akhir sampah.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kearnanan dan asas nilai ekonomi. 5

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. BagianKedua Wewenang Pemerintah Daerah PasalS Wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, meliputi :
a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; 6
d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, ternpat pengolahan sampah terpadu dan/ a tau tempat pemrosesan akhir sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap (6) enam bulan selama (20) dua puluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;dan
f.menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.

BAB ILL

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

dengan Kegiatan pengelolaan sampah terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas:

a.pengurangan sampah; dan/atau
b.penanganan sampah.

Pasal 7

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/ a tau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan :
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. d.memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; clan
5. e.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. \ i I
(3)Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(4)Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.
(5)Prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paaal8 Pemerintah Daerah melakukan penanganan sampah dengan cara :
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan
5. e.pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

(1)Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui pemilahan sampai rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
(2)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Paaal 10 Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. 8 Paaal 11
(1)Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan cara :
1. a.sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW; b . sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawa b Pemerintah Daerah a tau lembaga pengelola sampah swasta;
2. c.sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan d . sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/ atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.
(2)Pelaksanaan pengangkatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
(3)Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. Paaal 12
(1)Pengolahan sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/ TPST dan di TPA.
(2)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 13

Pemrosesan akhir sarnpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. ... . , -- . -- . .- 8

Pasal 11

(1)Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilak.sanakan dengan cara:
1. a.sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
2. b.sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
3. c.sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
4. d.sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.
(2)Pelaksanaan pengangkatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
(3)Alat pengangkutan sampah harus persyaratan keamanan, kesehatan kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 12

memenuhi lingkungan,

(1)Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilak.sanakan di TPS/TPST dan di TPA .
(2)Pengolahan sampah sebagaimana dirnaksud pada ayat(l) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 13

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. ...... . . '.- 9

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah menyediakan TPS /TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
(2)Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang a.man dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan Perundang- Undangan.
(3)Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. PasallS
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
(2)Penyediaan TPS / TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang a.man dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan
(3)Penyediaan TPS / TPST sebagiamana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 16

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…