DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Situbondo

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jadwal ujian seleksi selambat-lambatnya 3 hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran;

g.memberitahukan/mengumumkan jadual ujiart kepada para calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;
h.melaksanakan ujian seleksi baik secara tertulis maupun lisan;
i.memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dart menetapkan kelulusan peserta ujian; dan
j.mengumumkan hasil ujian seleksi.

Pasal 11

Pendaftar Calon Perangkat Desa diharuskan menyerahkan surat permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan dibubuhi materai cukup, dialamatkan kepada Kepala Desa, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

(1)Ujian seleksi dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa. tzl Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari :
1. a.pengetahuan agama;
2. b.bahasa indonesia; dan
3. c.pengetatruan umum dan pemerintahan.
(3)Penyusunan materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh tim dan dapat bekerjasalna dengan pergqruan tinggt atau instansi dinas pendidikan.
(4)Ketentuan lebih lanjut untuk menentukan kriteria kelulusan diatur dalam Peraturan Bupati. n n 10 Baglan Keenam Pengangkatan Perangket Desa dart Pegawal Negerl Stptl

Pasal 13

(U Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izria tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (2'l Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersanglutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

(t) Perangkat Desa berhenti karena:

a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri ; atau
c.diberhentikan. (21 Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.berhalangan tetap;
d.tidak lagl memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; dan
e.melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 15

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
b.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;
c.Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepa1a Desa datam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan KePala Desa. n 11 A n

Pasal 16

Perangkat desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (U huruf a, diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap perangkat desa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 17

(1)Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa. {21 Berdasarkan hasil pembinaan, pengawas€ur, dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa untuk memberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian kepada Perangkat Desa yang kinerjanya menurun atau lalai terhadap tugas pokok dan fungsinya.
(3)Ketentuan pembinaan, pengawasar, dan evaluasi Camat terhadap Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Baglan Kedelapan Larangan Perangkat Desa

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisffi€, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 12
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi A n terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundan gan- u ndan gan ;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah ljxrjijabatan; dan
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertan ggun gi awabkan.

Pasal 20

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (21 Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Pemberian sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat. Baglan Kesembllan Mutasl Perangkat Desa

Pasal 21

Kepda Desa dapat melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa setelah dikonsultasikan kepada Camat. Mutasi yang dilakukan berdasarkan perkembangan kinerja dan kemampuan perangl<at desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)(21
(3)n n 13
(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
1. a.Kepala Desa;
2. b.Sekretaris Desa paling sedikit 7oo/o (tujuh puluh perseratus) dan paling paling banyak 8oa/o (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
3. c.Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 5Oo/o (lima puluh perseratus) dan paling banyak 6A0/0 (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bu1an.
(4)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan BuPati. Baglan Kedua TunJangsnr Penerlmaan laln yang sah, dan Jamlnan Kesehatan

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…