Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2015
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 50
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa.
Peraturan ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa.
menetapkan jadwal ujian seleksi selambat-lambatnya 3 hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran;
Paragraf 2 Pendaftaran
Pendaftar Calon Perangkat Desa diharuskan menyerahkan surat permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan dibubuhi materai cukup, dialamatkan kepada Kepala Desa, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Paragraf 3 Pelaksanaan dan Materl UJtan Seleksi
tzl Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari :
n n 10 Baglan Keenam Pengangkatan Perangket Desa dart Pegawal Negerl Stptl
(U Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izria tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (2'l Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersanglutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bagian Ketujuh Pemberhentlan Perangkat Desa
(t) Perangkat Desa berhenti karena:
(21 Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
dan
Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
n 11 A n
Perangkat desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (U huruf a, diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap perangkat desa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
{21 Berdasarkan hasil pembinaan, pengawas€ur, dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa untuk memberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian kepada Perangkat Desa yang kinerjanya menurun atau lalai terhadap tugas pokok dan fungsinya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Baglan Kedelapan Larangan Perangkat Desa
Perangkat Desa dilarang:
12
(21 Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Baglan Kesembllan Mutasl Perangkat Desa
Kepda Desa dapat melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa setelah dikonsultasikan kepada Camat. Mutasi yang dilakukan berdasarkan perkembangan kinerja dan kemampuan perangl<at desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
Baglan Kedua TunJangsnr Penerlmaan laln yang sah, dan Jamlnan Kesehatan
Membuka PDF…
Dokumen