DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kepala desa mencakup ketentuan umum; wewenang, kewajiban dan larangan kepala desa; pemilihan kepala desa; pencalonan kepala desa; masa jabatan kepala desa; pemberhentian kepala desa; pengangkatan penjabat kepala desa; sanksi; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATTIRAIT DATRATI TEITTAITG KTPALI\ DESA.

BAB I

IIBTEilTUAIT I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo. n tenetapkan 4
5.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjubrya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 6. 7. 10. 11. 12. 8. 9. n 5 r^ 13. t4. 15. 16. L7. 18. 23. 24. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa adalah seor€rng pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Tetap yang selanjuhya disebut DpT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 19. A 20. 22. 2t. 25. 6 ./\
26.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangrya.
27.Hak pitih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang 28. untuk menentukan hak pilihnya. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon. Penyaringan adalah suatu tatrapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan. ASN adalah profesi bagr Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kar5rawan BUMD/BUMN adaLah mereka yang setelatr memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diang!<at oleh Pejabat yang berwenang dan diseratri tugas dan tanggungiawab pada Badan Usaha MiUk Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang digdi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penduduk Desa adalah mereka yang lahir di Desa, menetap dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar desa dan mempunyai asal-usul dari desa yang bersangkutan dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 29. 30. 32. 31. n 33. 34. 35. 7 n n Baglan Kedua Wewenang

BAB II

IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Kepala Desa berwenang:

a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d.menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
e.menetapkan APB Desa;
f.membina kehidupan masyarakat Desa;
g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k memsernbangl€n ketrilupan sial buda5ra maryaralet Desq
1. 1.memanfaatkan teknologi tepat guna;
m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan t. j. 8 n n
o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baglan Ketlga Hak Paral 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KepaTa Desa berhak:
a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. Baglan Keempat KewaJlban

Pasal 5

Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa berkewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertatrankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.memelihara ketenteraman dan kebrtiban masyarakat Desa;
d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta. bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; 9 n
h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
1. 1.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
q.melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, h*, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Kepala Desa wajib:

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintatran Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c.memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggar€rn; dan
d.memberikan dan/atau menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

(1)Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. n 10 (2t
(3)Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati. Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan Baglan Kellma Laporan Kepal,a Desa Pasal E
(1)Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggar€rn.
(2)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pertanggungiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
3. c.pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
4. d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3)la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 9

(1)Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
(4)n n 11 n
(2)la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(3)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
2. b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
3. c.hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
4. d.hal yang dianggap perlu perbaikan. (a) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 10

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap akhir tahun €rnggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2)la.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
(3)La.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Baglan Keenam Larangan

Pasal 11

Kepala Desa dilarang :

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; A t2 n
e.melakukan tindakan meresatrkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan ;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpatr/janji jabatan; dan
l.meninggalkan tugas selama 3O (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Udak dapat dipertanggungi awabkan.

Pasal 12

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(1)(21 A
(3)13 n

BAB III

PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan

Pasal 13

BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, dengan tembusan kepada Camat dan Bupati. Baglan Kedua Pemlllhan Kepala Dera Serentak

Pasal 14

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah Daerah. Baglan Ketlga Pembentukan Panltla PemlHhan

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…