DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL); c. Laporan Operasional (LO); d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); e. Neraca; f. Laporan Arus Kas (LAK); g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN MEMUTUSKAN : DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 7

Pasal 1

( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a.Laporan realisasi anggaran;
b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Laporan operasional;
d.Laporan perubahan ekuitas;
e.Neraca;
f.Laporan arus kas;
g.Catatan atas laporan keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. l.755.587.299.205,04
b.Belanja dan transfer Rp. l.730.464.593.001,47 2 5 . 1 2 2 . 706.203,57 1 4 5 . 0 7 1 . 6 1 2 . 0 6 6 , 76 50.322.452,00 1 4 5 . 0 2 1 . 2 8 9 . 6 1 4 , 76 RpSurplus
c.Pembiayaan Penerimaan Rp. 119.948.905.863,19 Pengeluaran Rp. 0,00 �� Pembiayaan Netto 1 1 9 . 9 4 8 . 9 0 5 . 8 6 3 , 1 9 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Sebelum Koreksi Rp. Koreksi SILPA Rp. �� Anggaran tahun Berkenaan (SILPA) Rp.

Pasal 3

24.695.542.828, 14 1 . 730.891. 756.376,90 1 . 755.587.299.205,04 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 24.695.542.828,14 dengan rincian se bagai beriku t : 1 . Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp.
1. 2.Realisasi Rp. Selisih Lebih Rp. 8 1.850. 788.303.240,09 1.730.464.593.001.4 7 (120.323. 710.238,62)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.(120.323.710.238,62) dengan rincian sebagai berikut: 1 . Anggaran Belanja dan transfer Setelah Perubahan Rp.
1. 2.Realisasi Rp. Selisih Kurang Rp. 145.019.253.066, 76 (119.896.546.863, 19) 2 5 . 1 2 2 . 706.203,57
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 145.019.253.066, 76 dengan rincian sebagai berikut: 1 . Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp.
1. 2.Realisasi Rp. Selisih Le bih Rp. 119.896.546.863, 19 119.948.905.863, 19 52.359.000,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.52.359.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 . Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.
1. 2.Realisasi Rp. Selisih Le bih Rp. 0,00 0,00 0,00 Rp. Rp. Rp. Pembiayaan Perubahan
2. 2.Realisasi Selisih
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 . Anggaran Pengeluaran Setelah 52.359.000,00 119.896.546.863, 19 119.948.905.863, 19
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.52.359.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 . Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp.
1. 2.Realisasi Rp. Selisih Le bih Rp. 9
g.Selisih anggaran dengan realisasi Koreksi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sejumlah Rp.50.322.452,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 . Anggaran Koreksi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp.
1. 2.Realisasi Rp. Selisih Lebih Rp.

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

a.Saldo anggaran lebih awal Rp. 119.896.546.863, 19
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. (119.896.546.863, 19) Subtotal Rp. 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 1 4 5 . 0 7 1 . 6 1 2 . 0 6 6 , 76
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. (43.315.469,00)
e.Lain-lain Rp. (7.006.983,00)
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 1 4 5 . 0 2 1 . 2 8 9 . 6 1 4 , 76

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut : 50.322.452,00 0,00 50.322.452,00

a.Pendapatan
b.Behan Surplus dari operasional Rp. 1.647.628.426.800, 12 Rp. l.537.596.521.622,01 Rp. 1 1 0 . 0 3 1 . 9 0 5 . 1 7 8 , 1 1 c. d. e. Defisit dari kegiatan non- operasional Rp. 5 1 . 7 4 1 . 6 0 6 , 1 3 Surplus sebelum pos luar bias a Rp. 110.083.646.784,24 Pos luar biasa Rp. (86.034.339.281, 77) Surplus LO Rp. 24.049.307.502,47 10

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

a.Ekuitas awal
b.Surplus LO
c.Dampak perubahan Kumulatif kebijakan Rp. 3.361.396.268.214,33 Rp. 24.049.307.502,47 kesalahan mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp. 121.104.825.939,97 Rp. 3.506.550.401.656,77

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 3 1 Desember Tahun Anggaran 2 0 1 8 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 3.520.994.088.931,27
b.Jumlah Kewajiban Rp. 14.443.687.274,50
c.Jumlah Ekuitas Rp. 3.506.550.401.656,77

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember Tahun 2 0 1 8 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Rp. 423.567.081.650,54 Rp. 52.359.000,00 Rp. (398.444.375.446,97) Rp. 29.988.071,00 0,00 1 1 . 7 0 9 . 4 3 6 . 1 2 7 , 10 0,00 120.64 7 . 3 1 2 . 759, 73Rp. Rp. 145.052.698.535,76 Rp. 1 3 2 . 1 2 8 . 2 6 0 . 5 1 4 , 1 6 Rp. (583.189.563,54) Rp. (179.482.881,00) Rp. 145.059.705.518,76 Rp. (7.006.983,00) Rp. Rp. Rp. Januari 2 0 1 8
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e.Arus kas bersih dari Aktivitas transitoris
f.Koreksi saldo awal kas
g.Saldo akhir kas
h.Koreksi saldo akhir kas
1. 1.Saldo Akhir setelah Koreksi (Catatan)
j.Saldo akhir kas di BUD
k.Saldo akhir di Bendahara Pengeluaran SKPD
1. 1.Saldo akhir di Bendahara Penerimaan SKPD
m.Saldo akhir kas BLUD
n.Saldo akhir kas Lainnya 1 1
o.Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS (termasuk utang PFK)
p.Saldo akhir kas 3 1 Desember 2018
q.Kas di BLUD disita APH Rp. Rp. Rp. 745.013.823,50 144.612.698.535,76 440.000.000,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Laporan realisasi anggaran; Lampiran I . 1 Ringkasan laporan realisasi menurut anggaranrealisasi daerah anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi belanja Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran 1.4 pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III Laporan operasional;
d.Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V Neraca;
f.Lampiran VI Laporan arus kas;
g.Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah; 12
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII:
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Pasal 1 1 Lampiran laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 13

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…