DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan realisasi anggaran; b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. Neraca; d. Laporan operasional; e. Laporan arus kas; f. Laporan perubahan ekuitas; dan g. Catatan atas laporan keuangan. dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 77); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Rep>..J.blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 4 19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 25.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun dang-Undangan (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 26.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 5 28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07 / 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2009; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ; 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 33.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 t entang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5); 34.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2); 35 .Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 03); 36.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6); 6 37.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4); 38.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) ; 39 .Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3); 40.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8) ;
41.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Ka bu paten Situbondo Tahun 2018 Nomor 11);
42.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Ka bu paten Situbondo Tahun 2019 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 7

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Laporan arus kas;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. l.819.658.453.341,45
b.Belanja dan transfer Rp. l.821.889.974.701,86 Defisit Rp (2.231.521.360,41)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 145.116.726.615,76 - Pengeluaran Rp. 0,00 ----------- Pe m bia ya an Netto 145.116.726.615,76 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi Rp. 142.885.205.255,35 Koreksi Sis a le bih Pembiayaan anggaran Rp. 1.001.761.212,79 ----------- Sis a lebih Pembiayaan anggaran (Setelah Koreksi) Rp. 141 .883.444.042,56

Pasal 3

U raian lapo ran realisasi anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 8.880.028.980,54) dengan rincian sebagai berikut : 8
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2 . Realisasi Rp. Selisih Kurang Rp. 1.828.538.482.321,99 l .819.658.453.341,45 (8.880.028. 980,54)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp. 151.669.797.234,89) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja dan transfer Setelah Perubahan Rp. 1.973.559. 771.936,75
2. 2.Realisasi R p. Selisih Kurang Rp. l.821.889.974.701,86 {151.669.797.234,89)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp142.789.768.254,35 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp. (145.021.289 .614 ,76)
2. 2.Realisasi Selisih Lebih Rp. (2.231.521.360,41) Rp. 142.789.768.254 ,35
d.Selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan sejumlah Rp. 95.437.001,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan SetelahPembiayaan Perubahan
2. 2.Realisasi Selisih Le bih Rp. Rp. Rp. 145.021.289 .614 ,76 145.116.726.615,76 95.437.001,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
2. 2.Realisasi Selisih Rp. Rp. Rp. 0,00 0,00 0 ,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 95.437.001,00 dengan rincian sebagai berikut: 9
1. 1.Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp.
2. 2.Realisasi Rp. Selisih Le bih Rp. 145.021.289.614,76 145.116.726.615,76 95.437 .001,00
g.Selisih anggaran dengan realisasi Koreksi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sejumlah Rpl.001.761.212,79 dengan nnc1an sebagai berikut: 1 . Anggaran Koreksi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00
1. 2.Realisasi Rp. Selisih Lebih Rp. 1.001.761.212,79 1.001. 761.212, 79 Pasal 4 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a.Saldo anggaran lebih awal Rp. 145.021.289.614,76
b.Penggunaan Saldo anggaran le bih se bagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. (145.021.289.614,76) Subtotal Rp. 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 142.885.205.255,35
d.Koreksi Pembukuan Sebelumnya Kesalahan Tahun Rp. (440 .000.000,00)
e.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Berjalan Rp. (561.761.212,79) ----------
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp . 141.883.444.042,56

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Rp . 3.679.611.549.365,70 Rp. 20.356.800.512 ,52 Rp. 3.659.254 .748.853 , 18 10

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. l.741.163.041.773,45
b.Beban Rp. 1.559.921.872.4 77,74 Surplus dari operasional Rp. 181.241.169 .295, 71 C. Defisit dari kegiatan non- operasional Rp. (18.314.964. 931,87) Surplus sebelum pos luar biasa Rp. 162.926.204.363,84
d.Pos luar biasa Rp. 0,00 e . Surplus Laporan Rp. 162.926.204 .363 ,84 Operasional

Pasal 7

Laporan arus kas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2019
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
f.Koreksi saldo awal kas
g.Saldo akhir kas
h.Koreksi saldo akhir kas
1. 1.Saldo akhir setelah koreksi (catatan) J. Saldo akhir kas di Bendahara Uumum Daerah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
k.Saldo akhir di Bendahara Rp. Pengeluaran Satuan Kf:'-rja Perangkat Daerah 145.052.698.535,76 352.413.835.322 ,81 (354.645.356.683 ,22) 95.437.001,00 30.817.551 ,00 (440.000.000,00) 142.507.431.727,35 (561. 761.212, 79) 141.945.670.514,56 124.319.878.126,02 0 ,00 11
1. 1.Saldo akhir di Bendahara Rp. 1.566.607,47 Penerimaaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
m.Saldo akhir kas Badan Rp. 11.981.795 .542,04 Layanan Umum Daerah
n.Saldo akhir di Bendahara Rp. 175.718.455,2 3 Kapitasi
1. 0.Saldo akhir kas lainnya Rp. 2.989 .760 ,00
p.Saldo akhir di Bendahara BOS (termasuk utang Perhitungan Fihak Ketiga) Rp. 5.463. 722 .023 ,80 q . Saldo akhir kas 31 Rp. 141. 945.670.514 ,56 Desember 2019

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a.Ekuitas awal Rp. 3 .506.550.401.656,77
b.Surplus Laporan Operasional Rp. 162.926.204.363 ,84
c.Dampak Kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar Rp . (10 .221.857.167 ,43) Rp. 3.659.254 .748 .853 , 18d. Ekuitas Akhir

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Laporan realisasi anggaran, terdiri atas: Lampiran I. 1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerin tahan daerah dan orgamsas1; b . C . d . e. f. g. h. 1. J. k. 1. m. n. 0. p . q. r. s. 12 Lam piran I. 2 Lampiran I.3 Lampiran I. 4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII l Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII: Lampiran XIX Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisa si, program dan kegiatan; dan Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Neraca; Laporan operasional; Laporan arus kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang b elum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 13 t . Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Diundangkan di Situbondo pada tanggal · 14 SEP 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 14 SEP 2020 BUPATI SITUBONDO, C DADANG WIGIARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR f NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINS! JAWA TIMUR: 161-1 / 2020

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…