DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran 2021 berjumlah Rp 1.843.155.532.702,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp 1.718.469.986.538,00 b. Belanja Daerah Rp 1.843.155.532.702,00 c. Pembiayaan Daerah Netto Rp 124.685.546.164,00 Sisa Lebih Pembiayaan 0,00

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 11. 6 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Kauangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penerimaan Daerah adalah uarrg yang masuk ke Kas Daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. 12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah Penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuat mengurangi ketimpangan kamampuan kauangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuat pemerataan kemampuan keualgan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 7 14. Dana Alokasi Khusus yang disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kagiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan. 16. Pembiayaan adalah setiap dibayar kembali dan/atau diterima kembali, baik berkenaan maupun pada berikutnya. penerimaan yang perlu pengluaran yang akan pada tahun anggaran tahun-tahun anggaran 17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumiah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar peny'usunan Rancangan APBD. 19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau mesyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olah 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode zrnggaran. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Perda Kabupaten Situbondo. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Situbondo. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensej ahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Badan l,ayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengalolaan keuangan sebagai c.) 23. 24. pengecualian dari ketentuan Pengelolaan KeuanganDaerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2O21 berjumlah Rp 1.843.155.532.702,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: 9 a. Pendapatan Daerah b. Belanja Daerah Defisit c. Pembiayaan Daerah 1) Penerimaan 2) Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Rp 0,O0

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.718.469.986.538,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(i) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 212.O64.223.a27,OO (dua ratus dua belas miliar enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 46.396.948.566,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp f 4.160'466.819,00 (empat belas miliar seratus enam puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). 10 (41 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.O33.881.O 19,OO (empat miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan belas rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp | 47 .47 2.927 .423,OO (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 3 huruf b direncanakan sebesar Rp f .453.487.062.7 | 1,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah),yang terdiri atas: a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.322.637.060.880 (satu triliun tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 130.850.001.831,0O (seratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh juta seribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 6

(1) t ain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 52.918.7OO.O00,OO (lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan hibah; b. Dana darurat; c. La.in-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1l Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,O0 (nol rupiah). Lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 52.918.700.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.843.155.532.7O2,OO (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.314.61 1.988.975,00 (satu triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja subsidi; e. Belanja hibah; dan f. Belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp 773.940.655.205,00 (tujuh ratus tujuh pduh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah). t2 Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 471.864.226.226,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus dua pr.rluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.801.012.509,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus satu juta dua belas ribu lima ratus sembilan rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.006.095.035,00 (dua belas miliar enam juta sembilan puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah). Pasa-l 9 Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 281.371. 183.989,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja modal tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal bangunan dan gedung; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset tidak berwujud. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.191.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 119.387.735.292,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah). Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 66.55O.036.064,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu enam puluh empat rupiah). 13 Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 84.282.593.870,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapar ratus tujuh puluh rupiah). Belanja moda1 aset tetap iainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.959.818.763,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). Belanja modal aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00(nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 15.O20.171.238,00 (lima belas miliar dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pasal 1l Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 232.152.188.500,O0 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja bagi hasil;dan b. Belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.491.404.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b direncanakan sebesar Rp 226.660.784.500,00 (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d direncanakan sebesar Rp 124.685.546.164,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp124.685.546.164,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman daerah; e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;dan f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sisa lebih perhitungan anggar€rn tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 124.653.533.830,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,OO (nol rupiah). Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp O,0O (nol rupiah). 15 kembali pemberian pinjaman daerah dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 32.O12.334,O0 (tiga puluh belas ribu tiga ratus tiga puluh empat pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp O,0O (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,0O (nol rupiah), yang terdiri atas: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal daerah; c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuhtempo; d. Pemberian pinjaman daerah;dan e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,O0 (nol rupiah). Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp O,0O (nol rupiah).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…