DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan dilaksanakan berdasarkan asas : a. kedaulatan; b. kemandirian; c. kebermanfaatan; d. kebersamaan; e. keterpaduan; f f. keterbukaan; g. efisiensi-berkeadilan; h. keberlanjutan; i. kesejahteraan; j. kearifan lokal; dan k. kelestarian lingkungan hidup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Situbondo fungsi nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Dua Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); 3
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012;
15.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan; 4
16.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMENKP/2014;
17.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
20.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
21.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4/146/2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 57);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10); 5
25.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskun ((Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA, PENGOLAH, DAN PEMASAR IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
8.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. 6
9.Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
10.Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
11.Nelayan adalah adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
12.Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
13.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan Budaya dan Kearifan Lokal.
14.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
15.Kapal Perikanan adalah kapal perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan Ikan, mendukung operasi penangkapan Ikan,Pembudi Daya Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16.Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
17.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18.Pengolah Ikan adalah Setiap Orang yang melaksanakan usaha di bidang pengolahan ikan untuk dijadikan komoditi hasil laut yang menghasilkan nilai ekonomi.
19.Pemasar Ikan adalah Setiap Orang yang melakukan jual beli ikan sebagai bagian dari mata rantai agribisnis perikanan. 7
20.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
21.Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami.
22.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang tidak Berbadan Hukum.
24.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
25.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, berdasarkan Budaya dan Kearifan Lokal.
26.Kelompok Nelayan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
27.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
28.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank. 8

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.keberlanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan bertujuan untuk :

a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c.meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan penguatan Kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e.melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, serta pencemaran;
f.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum;
g.mewujudkan kemandirian Nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. 9

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan;
b.penyelengaraan perlindungan;
c.penyelengaraan pemberdayaan;
d.pembiayaan;
e.pengawasan;
f.peran serta masyarakat; dan
g.sanksi administrasi.

Pasal 5

(1)Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:
1. a.Nelayan Kecil;
2. b.Nelayan Tradisional;
3. c.Nelayan Buruh;
4. d.Pembudi Daya Ikan Kecil;
5. e.Pengolah Ikan; dan
6. f.Pemasar Ikan.
(2)Selain Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan dan Pemberdayaan juga diberikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
(3)Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria :
1. a.menggunakan teknologi sederhana; dan
2. b.melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan :
  1. 1.usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan : a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare. 10
  2. 2.usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan: a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
  3. 3.usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan: a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
8. h.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
9. i.jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
(3)Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Pemerintah Daerah mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
1. a.rencana pembangunan Daerah; dan
2. b.rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 11

Pasal 7

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.

Pasal 8

(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memerhatikan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
(2)Strategi perlindungan dilakukan melalui :
1. a.penyediaan prasarana dan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pembudidayaan Ikan;
2. b.kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
3. c.jaminan kepastian Usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
4. d.jaminan resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
5. e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan; dan
7. g.fasilitasi dan bantuan hukum.
(3)Strategi pemberdayaan dilakukan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.pendampingan;
3. c.kemitraan usaha; 12
4. d.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan; dan
7. g.penguatan Kelembagaan.

BAB V

PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perlindungan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang meliputi :

a.penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
b.kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
c.jaminan kepastian usaha;
d.jaminan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
f.pengendalian impor Komoditas Perikanan;
g.Jaminan keamanan dan keselamatan; dan Fasilitasi dan bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…