DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 186

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur: a. hak dan kewajiban penduduk; b. kewenangan; c. pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi; d. pendaftaran penduduk; e. pencatatan sipil; f. tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; g. data dan dokumen kependudukan; h. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa; i. sistem informasi pendukung layanan administrasi kependudukan; j. pendokumentasian; k. profil perkembangan kependudukan; l. kerja sama; m. pelaporan; n. pembinaan dan pengawasan; dan o. sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan, perlu dilakukan percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang mudah, cepat dan transparan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN 2 saat ini sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo. 4
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah Kabupaten Situbondo selaku instansi pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil.
7.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13.Penduduk Orang Asing merupakan:

a.Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
b.Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
c.Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
1. 14.Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap. 5
2. 15.Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
3. 16.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. 17.Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
5. 18.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. 19.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
7. 20.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
8. 21.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. 22.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. 23.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
11. 24.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disepndukcapil.
12. 25.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.
13. 26.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. 6
14. 27.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. 28.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. 29.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
17. 30.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
18. 31.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
19. 32.Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Disdukcapil dan UPT Disdukcapil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. 33.Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
21. 34.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa.
22. 35.Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Disdukcapil dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
23. 36.Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.
24. 37.Pencatatan Nama adalah penulisan nama Penduduk untuk pertama kali pada Dokumen Kependudukan. 7

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur:

a.hak dan kewajiban penduduk;
b.kewenangan;
c.pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi;
d.pendaftaran penduduk;
e.pencatatan sipil;
f.tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
g.data dan dokumen kependudukan;
h.pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa;
i.sistem informasi pendukung layanan administrasi kependudukan;
j.pendokumentasian;
k.profil perkembangan kependudukan;
l.kerja sama;
m.pelaporan;
n.pembinaan dan pengawasan; dan
o.sanksi administratif.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c.perlindungan atas data pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Disdukcapil.

Pasal 4

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 8

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Bupati menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi :
1. a.koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
2. b.pembentukan Disdukcapil di Daerah;
3. c.pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
5. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6. f.penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
7. g.penyajian data kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
8. h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
(3)Dalam rangka penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan kewenangan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kewenangan yang ditugaskan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.permohonan pencetakan KTP el;
2. b.permohonan pembuatan KIA;
3. c.permohonan pembuatan dan pencetakan KK;
4. d.permohonan pembuatan akta kelahiran bagi yang lahir sebelum 60 (enam puluh) hari;
5. e.permohonan pembuatan akta kematian bagi yang meninggal sebelum 30 (tiga puluh) hari; dan
6. f.permohonan pindah datang dalam Daerah.
(5)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 9

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil melaksanakan:

a.koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bindang agama daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
b.koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bindang agama daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Disdukcapil;
c.koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non- Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan
d.penyusunanan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah;
e.pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
f.pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
g.pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
h.pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap peugasan kepada desa;
i.pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
j.penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
k.fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
l.penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
m.sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
n.kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
o.komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku 10 kepentingan dan masyarakat;
p.penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
q.supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
r.pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Disdukcapil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewajiban yang meliputi: a mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

(1)Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kecamatan secara efektif dan efisien dapat dibentuk UPT Disdukcapil.
(2)Pembentukan UPT Disdukcapil diprioritaskan di kecamatan:
1. a.dengan kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, dan sangat terbatas akses pelayanan publik;
2. b.dengan kepadatan atau mobilitas Penduduk tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.yang memerlukan efektivitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
(3)UPT Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdukcapil. 11

BAB V

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Pasal 9

(1)PPS terdiri atas:
1. a.Kepala Disdukcapil; dan
2. b.Kepala UPT Disdukcapil.
(2)PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.melakukan verifikasi kebenaran data;
2. b.melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
3. c.mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
4. d.menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
5. e.membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPS mempunyai tugas pokok:
1. a.melakukan pemeriksaan data Penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
2. b.memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
3. c.melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
4. d.menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
5. e.membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
(4)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPS mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.

Pasal 10

(1)Petugas Registrasi memiliki tugas pokok dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas pokok:
1. a.membantu Kepala Desa/Lurah, Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
2. b.mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan.
(3)Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
1. a.verifikasi dan validasi data Peristiwa 12 Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk WNI;
2. b.verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
3. c.pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
4. d.pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
5. e.penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Isi peraturan

Teks186PDFHirarki

Memuat teks peraturan…