DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Maksud dan Tujun: 3. Ruang Lingkup: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pembubaran; b. pengalihan fungsi;dan c. pembiayaan. 4. Pembubaran. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perumda Banongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Panarukan (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur Tahun 1971 Seri C Nomor 42/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Panarukan yang selanjutnya dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Banongan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10), dinyatakan dibubarkan. 5. Pengalihan Fungsi: 6. Pembiayaan: 7. Ketentuan Peralihan: 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah Banongan kurang memiliki peluang dalam mempertahankan eksistensinya sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pembubaran Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Banongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 4
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Banongan yang selanjutnya disebut Perumda Banongan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Panarukan.
6.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Banongan yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Banongan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Banongan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 5
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Banongan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Banongan.
8.Direksi adalah organ Perumda Banongan yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Banongan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Banongan serta mewakili Perumda Banongan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Pegawai adalah Pegawai Perumda Banongan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
12.Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran Perumda Banongan.
13.Likuidator adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati menjadi penyelenggara pembubaran Perumda Banongan untuk melaksanakan likuidasi.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk melakukan pembubaran Perumda Banongan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan mewujudkan pengamanan, produktifitas, dan nilai tambah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan Daerah. 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembubaran;
b.pengalihan fungsi;dan
c.pembiayaan.

BAB IV

PEMBUBARAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perumda Banongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Panarukan (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur Tahun 1971 Seri C Nomor 42/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Panarukan yang selanjutnya dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Banongan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10), dinyatakan dibubarkan.

Pasal 6

(1)Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilanjutkan dengan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh likuidator sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3)Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak peraturan daerah ini diundangkan.
(4)Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses likuidasi wajib melakukan pemberesan harta kekayaan Perumda Banongan meliputi: 7
1. a.pengumuman dalam media cetak atau elektronik mengenai pelaksanaan likuidasi Perumda Banongan;
2. b.pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perumda Banongan;
3. c.pencatatan dan pengumpulan data kerja sama Perumda Banongan yang sedang berjalan;
4. d.pembayaran kepada para kreditor Perumda Banongan;
5. e.penyerahan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Bupati; dan
6. f.tindakan lain yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemberesan harta kekayaan oleh likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Kewajiban yang timbul akibat pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap kepegawaian sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui :
1. a.pemutusan hubungan kerja;
2. b.dialihkan atau diangkat sebagai tenaga jasa tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;atau
3. c.dialihkan atau diangkat sebagai pegawai pada pihak lain.
(2)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pegawai menerima hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengalihan atau pengangkatan sebagai tenaga jasa tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengalihan atau pengangkatan sebagai pegawai pada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 8

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan telaah dan tindak lanjut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Sisa kekayaan Perumda Banongan yang merupakan hasil likuidasi dikembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGALIHAN FUNGSI

Pasal 10

(1)Pengalihan fungsi Perumda Banongan dilaksanakan setelah selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi Perumda Banongan setelah pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
(3)Dalam hal fungsi Perumda Banongan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017