DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Situbondo

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penetapan APBD TA 2019 beserta rincian per pos anggaran

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Paaal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : a . Pendapatan Daerah Rp l.685.683.318.801 ,95 b . Belanja Daerah R:Q. l.749 .683.318.801195 (-) Defisit Rp. (64.000.000.000,00) C. Pembiayaan Daerah:

1.Penerimaan Rp. 64.000.000.000,00 2 . Pengeluaran R:Q 0100(-} Pembiayaan Netto R:Q. 64.ooo .ooo .ooo loo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0 ,00 Paaal2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: a . Pendapatan Asli Daerah Rp. 189.329.081.154,95 b . Dana Perimbangan Rp. 1.274.091 .872 .000,00 C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 222.262.365.647,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a . PajakDaerah Rp. 38.449.891.160,51
1. b.Retribusi Daerah Rp. 14.682.144.678,50 c . Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 4 .243.125.751 ,30 d . Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 131.953.919.564,64
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis p endapatan: a . Dana Transfer Umum Rp. 964.979.525.000,00 b . Dana Transfer Khusus Rp. 309. 112.347.000,00 7
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan : a . Hibah Rp. 0,00
1. b.Dana Darurat Rp. 0,00 C. Dana Bagi Hasil Pajak dari Povinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya d . Dana Penyesuaian dan Rp. 76.622.200.64 7,00 Otonomi Khusus Rp. 145.640.165.000,00 e . Bantuan Keuangan dari Propinsi atau/dari Pemerintah Daerah Lainnya Rp Pasal 3 0 ,00 ( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : a . Belanja Tidak Langsung b . Belanja Langsung Rp. l.015.684.549.038,73 Rp. 733.998.769.763,22
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri darijenis belanja : a . Belanja Pegawai Rp.
1. b.Belanja Bunga Rp.
2. c.Belanja Subsidi Rp. d . Belanja Hibah Rp.
3. e.Belanja Bantuan Sosial Rp.
4. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Rp.
5. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabu paten/ kota dan Pemerintahan Desa 720.486.325.697 ,31 0 ,00 0,00 32 .421. 930.000,00 14.185.000.000,00 5.431.763.583,00 dan Partai Politik
6. h.Belanja Tidak Terduga Rp. 241.217.387.893,00 Rp. l.942 .141.865,42
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a . Belanja Pegawai Rp. 80.909.487.870,00
1. b.BelanjaBelatja.BarangdanJasa Rp. 370.790.554.474,33
2. c.Belanja Modal Rp. 282 .298.727.418,89 8

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a . Penerimaan Rp 64.000.000.000,00 b . Pengeluaran Rp. 0 ,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SII.PA) Rp. 64.000.000.000,00
1. b.Pencairan dana cadangan Rp. 0 ,00
2. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0 ,00 d . Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0 ,00
3. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0 ,00
4. f.Penerimaan piutang daerah Rp. 0 ,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a Pembentukan dana cadangan Rp.
1. b.Penyertaan mcxlal (investasi) pemerintah daerah
2. c.Pembayaran Hutang Pemkab Rp. Rp PasalS 0 ,00 0 ,00 0,00 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  1. 1.Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2 . Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3 . Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 9 4 . Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5 . Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6 . Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 7 . Lampiran VII : Daftar piu tang Daerah;
  2. 8.Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9 . Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
  3. 10.Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya ;
  4. 11.Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  5. 12.Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
  6. 13.Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang Belum tersedia anggarannya , yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan kreteria sebagai berikut : a . bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ; b . tidak diharapkan terjadi secara berulang; c . berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo; d . memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 10 Pasal 7 Kreteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup: a . program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b . keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 .

Pasal 9

Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Diundangkan di Situbondo pada tanggal · 2 7 DEC 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 7 DEC 2018 BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 201 8 NOMOR \1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINS! JAWA TIMUR : 433-11/2018

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…