DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Maksud dan Tujuan: 3. Ruang Lingkup: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pembubaran; b. pengalihan fungsi; dan c. pembiayaan. 4. Pembubaran: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perumda Pasir Putih yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Tahun 1986 Nomor 8/C) yang selanjutnya dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9), dinyatakan dibubarkan. 5. Pengalihan Fungsi: 6. Pembiayaan: 7. Ketentuan Peralihan: 8. Ketentuan Penutup. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Tahun 1986 Nomor b/C); b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo dinyatakan sudah tidak dapat dipertahankan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pembubaran Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Perumda Pasir Putih adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.
6.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Pasir Putih yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Pasir Putih yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Pasir Putih dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasir Putih yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasir Putih.
8.Direksi adalah organ Perumda Pasir Putih yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pasir Putih serta mewakili Perumda Pasir Putih baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Pegawai adalah Pegawai Perumda Pasir Putih.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. 5
12.Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran Perumda Pasir Putih.
13.Likuidator adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati menjadi penyelenggara pembubaran Perumda Pasir Putih untuk melaksanakan likuidasi.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk melakukan pembubaran Perumda Pasir Putih.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan mewujudkan pengamanan, produktifitas, dan nilai tambah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembubaran;
b.pengalihan fungsi; dan
c.pembiayaan.

BAB IV

PEMBUBARAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perumda Pasir Putih yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Tahun 1986 Nomor 8/C) yang selanjutnya dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9), dinyatakan dibubarkan. 6

Pasal 6

(1)Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilanjutkan dengan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh likuidator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak peraturan daerah ini diundangkan.
(4)Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses likuidasi wajib melakukan pemberesan harta kekayaan Perumda Pasir Putih meliputi:
1. a.pengumuman dalam media cetak atau elektronik mengenai pelaksanaan likuidasi Perumda Pasir Putih;
2. b.pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perumda Pasir Putih;
3. c.pencatatan dan pengumpulan data kerja sama Perumda Pasir Putih yang sedang berjalan;
4. d.pembayaran kepada para kreditor Perumda Pasir Putih;
5. e.penyerahan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Bupati; dan
6. f.tindakan lain yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemberesan harta kekayaan oleh likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Kewajiban yang timbul akibat pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap kepegawaian sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang- undangan dilaksanakan melalui :
1. a.pemutusan hubungan kerja;
2. b.dialihkan atau diangkat sebagai tenaga jasa tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;atau
3. c.dialihkan atau diangkat sebagai pegawai pada pihak lain.
(2)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pegawai menerima hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(3)Pengalihan atau pengangkatan sebagai tenaga jasa tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengalihan atau pengangkatan sebagai pegawai pada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan telaah dan tindak lanjut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Sisa kekayaan Perumda Pasir Putih yang merupakan hasil likuidasi dikembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGALIHAN FUNGSI

Pasal 10

(1)Pengalihan fungsi Perumda Pasir Putih dilaksanakan setelah selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi Perumda Pasir Putih setelah pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
(3)Dalam hal fungsi Perumda Pasir Putih dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. 8

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017