DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KLASIFIKASI, PEREDARAN DAN PENJUALAN, PERIZINAN, PENYIMOANAN, LARANGAN, PENGAWASAN,L PENGENDALIAN DAN PELAPORAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA TENTANG MINUMAN BERALKOHOL

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa minuman beralkohol dapat menurunkan derajat kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan visi Kabupaten Situbondo yang agamis, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualannya di Kabupaten Situbondo; b . bahwa pengaturan mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan 2 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norn.or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190) ;
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 14 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/ IV/ 1977 tentang Minuman Keras;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/ II/ 1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2010;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/ 1/2015;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
19.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin U saha Perdagangan Minuman Beralkohol; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN : 4 PERATURAN DAERAII TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.Gubemur adalah Gubemur Jawa Timur.
5.Bupati adalah Bupati Situbondo.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau ethil alkohol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 8 . Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut MBT adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. 9 . Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut IT-MB adalah perusahaan yang telah mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negera Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
11.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/ atau importir terdaftar minuman beralkohol produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu. 5
12.Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan/ atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
13.Toko Bebas Bea (Duty Free Shnp) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
14.Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
15.Menyimpan adalah meletakan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang.
16.Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
17.Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 18 . Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19.Surat Izin Ternpat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjunya disebut SITU-MB adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol.
20.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
21.Surat Izin U saha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat lzin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional. 22 . Hotel adalah akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. 6
23.Restoran adalah tempat penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
24.Bar/rumah minum adalah tempat penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25.Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata. a . keamanan;

b.kesehatan masyarakat;
c.ketenteraman masyarakat; d . ketertiban umum;
e.kepastian hukum; dan
f.perlindungan kepentingan umum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. 7

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.klasifikasi minuman beralkohol;
b.peredaran dan penjualan;
c.perizinan;
d.penyimpanan minuman beralkohol;
e.larangan;
f.pengawasan, pengendalian dan pelaporan;
g.peran serta masyarakat;
h.sanksi administratif;
1. 1.ketentuan penyidikan; dan J. ketentuan pidana. BABV KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokan dalam golongan- golongan sebagai berikut:

a.minuman beralkohol golongan A adalah m1numan beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2HSOH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampru dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
c.minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2HSOH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB VI

PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 7

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. 8 Pasal 8 Peredaran minuman beralkohol di Daerah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

( 1) Penjualan m1numan beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:

a.hotel, restoran dan bar/rumah minum yang telah mendapatkan sertifikat usaha pariwisata; dan
b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada :
1. a.Toko Bebas Bea (TBB); dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
(4)Hotel dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya digolongkan bintang 2.
(5)Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan agama, sekolah/Perguruan Tinggi, rumah sakit, panti sosial/ asuhan, dan perkantoran paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter.

Pasal 10

(1)Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a hanya dapat menyediakan minuman beralkohol bagi tamu hotel yang menginap untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
(2)Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C apabila telah memperoleh penunjukan yang berasal dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor paling banyak 5 (lima ) a tau kombinasi keempatnya. 9
(3)Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C yang telah diberi label khusus dari Pemerintah Daerah.
(4)Tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

( 1) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus/lemari yang terkunci atau terpisah dari produk lainnya.

(2)Penjualan minuman beralkohol kepada konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
(3)Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB waktu setempat.
(4)Batas waktu penjualan minuman beralkohol secara eceran di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB waktu setempat.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 12

( 1) Setiap perusahaan termasuk hotel, restoran, bar/ rumah min um sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a yang akan melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol wajib memiliki SITU-MB dan SIUP-MB.

(2)Permohonan SITU-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mencermati kebenaran dokumen persyaratan dan melakukan peninjauan lokasi sebelum diterbitkannya SITU-MB.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008