DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Situbondo

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur perubahan peraturan daerah kabupaten situbondo no 9 tahun 2015 tentang kepala desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Kepala Desa perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Kepala Desa; 1 . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam · · Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4 1 ) sebagaimana telah diubah 2 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ten tang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); (Lembaran Negara 2014 Nomor 245, 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 2 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1 2 2 1 ) ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 6 1 1 ) ; 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 ten tang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2 0 1 6 Nomor 2). MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2 0 1 5 TENTANG KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 ten tang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 13a dan angka 36, angka 23 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
5.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 5 dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan dalam sis tern Kesatuan Republik masyarakat setempat pemerintahan Negara Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 1 1 . Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 1 3 . Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 6 13a. Bakal calon · adalah penduduk warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
14.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 1 5 . Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 1 6 . Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17.Pemilih adalah penduduk des a yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya dise but DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 1 9 . Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 2 1 . Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 7
23.Dihapus.
24.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
26.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
27.Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan hak pilihnya.
28.Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
29.Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
30.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3 1 . ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32.Karyawan BUMD/BUMN adalah mereka yang setelah memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan tanggungjawab pada diserahi Badan tu gas Usaha dan Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
33.Penduduk Desa adalah mereka yang lahir di Desa, menetap dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar desa dan mempunyai asal-usul dari desa yang 8 bersangku tan dan terdaftar secara sah se bagai penduduk desa yang bersangkutan.
34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
36.Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-El adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
2.Diantara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) bah yakni Bab IIA dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 12A

( 1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh desa di wilayah Daerah.

(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 9

3.Judul Bab III dan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.
1. 4.Judul Bagian dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Persiapan pemilihan Kepala Des a se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;dan 10
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
1. 5.Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 5 ( 1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi Bupati;dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati. 1 1

6.Pasal 18 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

( 1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.

(2)Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Des a diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
(3)Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
(4)Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya.
(5)Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
(6)Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
(7)Dana bantuan dari APB Desa digunakan untuk membiayai pada saat pemungutan suara.
(8)Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.

7.Ketentuan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat

(7)dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

( 1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih. 12

(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan karena:
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
(4)Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dengan mendatangi kediaman pemilih dan/ atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih.
(5)Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberi tanda bukti pendaftaran.
(6)Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut hukum yang ditetapkan paling awal dan dikeluarkan oleh instansi berwenang.
(7)Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
(8)Anggota TNI/Polri aktif tidak didaftar sebagai pemilih, kecuali anggota keluarganya didaftar sebagai pemilih.

8.Ketentuan Pasal 30 ayat ( 1 ) huruf g dan ayat (2) huruf g dihapus, ayat ( 1 ) huruf I dan ayat (2) huruf a diubah, ayat ( 1 ) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf n dan ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf n dan huruf o sehingga berbunyi sebagai berikut: 13

Pasal 30

( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun ' atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
1. 1.tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat obatan terlarang;dan
n.tidak pemah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, kecuali mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. 14

(2)Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.fotokopi KTP-el yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten;
2. b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
4. d.fotokopi ijasah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
7. g.dihapus;
8. h.surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; 1 5
9. i.surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
11. k.surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  1. 1.surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
12. m.ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS Negeri Sipil, karyawan BUMD/BUMN atau anggota TNI/POLRI;
13. n.surat pemyataan tidak pemah diberhentikan dari jabatannya yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;atau
14. o.khusus bagi yang pemah diberhentikan dari jabatannya, membuat surat pemyataan siap diumumkan kepada publik jika pemah diberhentikan dari jabatannya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.
  1. 9.Ketentuan Pasal 43 ayat ( 1 ) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

( 1 ) Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:

a.memberi tanda satu kali pada surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
b.memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.

(2)Dihapus. 16
(3)Dalam pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib hadir di tempat pemilihan Kepala Desa.
(4)Dalam hal calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir ditempat pemungutan suara karena berhalangan tetap, gantinya dapat ditempatkan bersangkutan Ukuran lOR. maka sebagai Pas Foto yang

10.Ketentuan Pasal 57 ayat (6) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

( 1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara.

(2)Sebelum rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), panitia pemilihan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap.
(3)Apabila basil penghitungan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daftar pemilih tetap maka pelaksanaan pemungutan suara diperpanjang selama 2 (dua) jam, dengan ketentuan quorum tetap Y2 + 1 (satu per dua plus satu) dari jumlah pemilih.
(4)Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi qourum, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(5)Dalam hal terjadi keadaan memaksa seperti gempa bumi, banjir, hum-hara yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan, maka diadakan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari. 17
(6)Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan situasi belum kondusif, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan suara diatur dalam Peraturan Bupati. 1 1 . Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

( 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2)Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

12.Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…