Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Ringkasan
peraturan ini mengatur perubahan peraturan daerah kabupaten situbondo no 9 tahun 2015 tentang kepala desa.
peraturan ini mengatur perubahan peraturan daerah kabupaten situbondo no 9 tahun 2015 tentang kepala desa.
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Kepala Desa; 1 . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(Lembaran Negara 2014 Nomor 245, 3
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 2 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 199);
1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1 2 2 1 ) ;
1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 ten tang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2 0 1 6 Nomor 2). MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2 0 1 5 TENTANG KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 ten tang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 13a dan angka 36, angka 23 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
1 1 . Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
1 3 . Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 6 13a. Bakal calon · adalah penduduk warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
1 5 . Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 1 6 . Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
1 9 . Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
2 1 . Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
7
3 1 . ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
BAB IIA PEMILIHAN KEPALA DESA
( 1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh desa di wilayah Daerah.
9
BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB III
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
Bagian Kedua Persiapan
Persiapan pemilihan Kepala Des a se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas kegiatan:
Pasal 1 5 ( 1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1 1
( 1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
( 1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih. 12
13
( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
14
1 5
( 1 ) Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:
dan/atau
16
maka sebagai Pas Foto yang
( 1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara.
17
1 1 . Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
Membuka PDF…