DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah adalah : a. Kedaulatan; b. Kemadirian; c. Kebermanfaatan; d. Kebersamaan; e. Keterpaduan; f. Ketrbuakaan; g. Efesiensi berkeadilan; dan h. Keberlanjutan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat Kabupaten Situbondo didominasi oleh petani sebagai pilar pembangunan pertanian di Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan guna meningkatkan hasil pertanian yang dapat menopang perekonomian petani dan perbaikan pada kualitas serta taraf hidup yang layak;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sesuai dengan kewenangannya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. 5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. 6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. 9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 3
9. 10.Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. 16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/Permentan/OT.140/10/2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani;
16. 17.Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063); 4
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. 19.Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
19. 20.Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 39/Permentan/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1231);
20. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);
21. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
22. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5.Bupati adalah Bupati Situbondo.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
9.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10.Petani penggarap adalah Petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.
11.Buruh Tani adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian milik orang lain dan memperoleh upah dari hasil kerjanya.
12.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
13.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan 6 luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
14.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
15.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
16.Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
17.Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Situbondo.
18.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
20.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
21.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
22.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani. 7
23.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
25.Lembaga Pembiayaan petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu petani dalam melakukan usaha.
26.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
27.Premi Asuransi Pertanian adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah adalah :

a.Kedaulatan;
b.Kemadirian;
c.Kebermanfaatan;
d.Kebersamaan;
e.Keterpaduan;
f.Ketrbuakaan;
g.Efesiensi berkeadilan; dan
h.Keberlanjutan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah bertujuan untuk : 8

a.meningkatkan kesejahteraan petani;
b.meningkatkan produktifitas usaha tani;
c.memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian; dan
d.meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah meliputi :

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.kebutuhan sarana dan prasarana;
3. c.kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
6. f.jumlah petani.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani. 9
(2)Strategi perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha pertanian;
3. c.upaya stabilisasi harga komoditas pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.pembangunan sistem peringatan dini; dan
6. f.asuransi pertanian.
(3)Strategi pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.pengutamaan hasil pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
8. h.penguatan kelembagaan petani di Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.
(2)Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
1. a.perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
2. b.perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya di Daerah sebagai mitra Pemerintah Daerah. 10

Pasal 8

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah disusun oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan petani di Daerah.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
(3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah mencakup :
1. a.rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek;
2. b.rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka menengah; dan
3. c.rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka panjang.
(4)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

BAB VI

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

(1)Perlindungan petani di Daerah dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g diberikan kepada :
1. a.Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
2. b.Petani penggarap dan buruh tani yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
3. c.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; 11
4. d.petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…