DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 249

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. bentuk produk hukum daerah; b. perencanaan produk hukum daerah; c. penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan; d. penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan; e. Pembahasan Produk Hukum Daerah; f. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan; g. fasilitasi rancangan perda; h. evaluasi rancangan perda; i. nomor register; j. penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi; k. partisipasi masyarakat; dan l. penyebarluasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan keadilan hukum bagi masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 3
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6.Bupati adalah Bupati Situbondo.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
9.Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
12.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
13.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bupati Situbondo.
14.Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
15.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Situbondo dengan persetujuan bersama Bupati Situbondo.
16.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Situbondo.
17.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo.
18.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
19.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22.Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
23.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 5
24.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mendasari rancangan perda mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
26.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
29.Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
30.Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31.Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
32.Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
33.Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
34.Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk 6 melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati.
35.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk produk hukum daerah;
b.perencanaan produk hukum daerah;
c.penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan;
d.penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan;
e.Pembahasan Produk Hukum Daerah;
f.Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan;
g.fasilitasi rancangan perda;
h.evaluasi rancangan perda;
i.nomor register;
j.penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;
k.partisipasi masyarakat; dan
l.penyebarluasan.

BAB III

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk:

a.Peraturan; dan
b.Penetapan.

Pasal 4

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Perda;
b.Peraturan Bupati; dan
c.Peraturan DPRD.

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.Keputusan Bupati;
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 7

BAB IV

PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 6

(1)DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda termuat dalam Propemperda.
(2)Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
(3)Apabila Rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai Rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka Rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
(4)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda paling cepat 2 (dua) tahun setelah Rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Propemperda.
(5)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik atau Keterangan dan/atau Penjelasan dan Draf Rancangan Perda.
(6)Perencanaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penyusunan Propemperda;
2. b.perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
3. c.perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Pasal 7

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah. 8

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum dengan melibatkan Perangkat Daerah pengusul.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.
(4)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Isi peraturan

Teks249PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013