DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI BERISI TENTANG KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN SANKSI BAGI PENDUDUK YANG TRIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-daerah Tahun 1950 Kabupaten tentang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2 3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
17.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ten tang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 ;
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan, 4 dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register, dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Togas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 1991 Seri C Nomor 5);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 5

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dihapus.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
6.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo.
7.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 8 . Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 6
14.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terpencil.
16.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18.Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
19.Kepala Keluarga adalah:

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertenggung jawab terhadap keluarga;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 21.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 7
3. 22.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
4. 23.Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. 24.Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. 25.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu.
7. 26.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah. 26a. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
8. 27.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
9. 28.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menfasilitasi pengolahan informasi administrasi kependudukan.
10. 29.Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 8
11. 30.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. 31.Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
13. 32.Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2 . Ketentuan Pasal 4 huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

a.koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan; b . pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d . pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f . penugasan kepada Desa/ Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian data kependudukan berskala daerah yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;dan h . koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. 9
1. 3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi:

a.melaksanakan pendaftaran peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
f.melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(4)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban melakukan perlindungan data pribadi penduduk meliputi:
1. a.keterangan ten tang cacat fisik dan/ atau mental;
2. b.sidik jari;
3. c.iris mata;
4. d.tanda tangan;dan
5. e.elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 10
  1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku secara nasional.
(3)Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
(4)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
(5)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa saat bepergian.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi se bagai beriku t :

Pasal 14

( 1) KTP-el mencantumkan :

a.gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia;
b.keterangan ten tang NIK; C. nama;
d.tempat tanggal lahir;
e.jenis kelamin;
f.agama;
g.status perkawinan;
h.golongan darah;
1. 1.alamat; J. pekerjaan;
k.kewarganegaraan;
1. 1.pas foto;
m.masa berlaku;
n.tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
1. 0.tanda tangan pemegang KTP.

(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
(3)Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut 11 peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(4)Elemen KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perorangan.
(5)Pas foto penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufl, dengan ketentuan:
1. a.berukuran 2 cm x 3 cm;
2. b.70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar;
3. c.penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
4. d.penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
(6)Ketentuan masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah:
1. a.WNI masa berlakunya seumur hidup, sedangkan KTP-el yang telah diterbitkan sebelum Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan seumur hidup kecuali bila terjadi perubahan data, rusak atau hilang maka pemilik wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;
2. b.Orang Asing masa berlakunya menyesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(7)Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan peru bahan KTP-el.

6.Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dengan klasifikasi perpindahan sebagai berikut:
1. a.dalam satu desa/kelurahan;
2. b.antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
3. c.antar kecamatan dalam satu kabupaten;
4. d.antar kabupaten dalam satu provinsi; atau
5. e.antar provinsi. • 12
(2)Pelaporan pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(3)Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi penduduk WNI yang sudah memiliki KTP- el dan pindah alamat:
1. a.penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengi.s1 formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa: 1) KTP-el dengan alamat tempat tinggal asal; 2) Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;dan 3) fotocopy Kartu Keluarga.
2. b.petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara: 1) merekam NIK yang tercantum dalam KTP-el yang lama dan mengembalikan KTP-el dengan alamat yang lama kepada pemiliknya; 2) memproses pencetakan/personalisasi KTP-el dengan alamat yang baru; dan 3) menyerahkan KTP-el dengan alamat yang baru kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP-el dengan alamat yang lama.
(4)Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah dan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dimusnahkan.
(5)Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(6)Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengganti KTP, selama KTP baru belum diterbitkan.

7.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

( 1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi. 13

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

( 1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kelahiran.

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

9.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

( 1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati untuk diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

(2)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat

(8), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…