DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. penetapan Cadangan Pangan; b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan; c. sistem informasi Cadangan Pangan; d. peran serta masyarakat; dan e. pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 7

(1)Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya Pangan daerah.
(2)Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)mempertimbangkan:
1. a.produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan. Pasal B Penetapan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah berupa beras dihitung berdasarkan rumus : 807o x cadangan beras penduduk kabupaten total provinsi x rasio jumlah terhadap jumlah penduduk

Pasal 9

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2\, penetapan jenis dan jumiah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan :

a.pola konsumsi;
b.kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
c.perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
d.tingkat konsumsi masyarakat; dan
e.jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 10

(1)Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEI.IYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh :

a.Pemerintah Daerah; dan/atau
b.Pemerintah Desa. 10

Pasal 12

Penyelenggaraan Cadangan pangan dilakukan melalui:

a.pengadaan;
b.pengelolaan; dan
c.penyaluran.

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan Cadangan pangan oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1I huruf a dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(2)Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. pasal 14 Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (2) beium dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang pangan.
(1)Pengadaan Cadangan pangan pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi pangan Daerah yang aman dan bermutu. 11
(2)Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
(5)Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan,
(2)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(3)Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 17

(1)Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
(2)Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan. t2
(3)Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/ atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(4)Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.

Pasal 18

(1)Cadangan pangan Pemerlntah Daerah disimpan di gudang cadangan pangan milik Pemerintah Daerah.
(2)Batas waktu simpan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan.
(3)Sisa cadangan pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sisa cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya; dan
2. b.perangkat daerah yang membidangi pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

Pasal 19

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus memenuhi syarat :

a.memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
b.memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
c.memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
d.memiliki kemampuan pendistribusian. dan kesanggupan 13

Pasal 20

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perj anjian ker.ja sama. Pasal 2l Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…