DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelayanan kesehatan hewan untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang juga melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju,berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman,sehat, utuh dan halal. Peraturan ini mencakup pelayanan jasa laboratorium veteriner; pelayanan jasa medik veteriner; pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan; Pencatatan Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan; Keputusan Mengenai Penugasan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman dan sehat, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru dibidang kesehatan hewan di Kabupaten Situbondo sehingga pemanfaatannya dapat diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelayanan Kesehatan Hewan; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6985);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 4 HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dinas adalah dinas pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian.
5.Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
6.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
7.Pelayanan jasa medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
10.Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan.
11.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya hewan, kesehatan 5 masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
12.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
13.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
14.Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
15.Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
16.Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medis Veteriner.
17.Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
18.Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
19.Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau house call.
20.Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan.
21.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
22.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat 6 zoonotik.
23.Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
24.Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran Hewan.
25.Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
26.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang juga melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju,berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman,sehat, utuh dan halal.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan bertujuan untuk :

a.mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan
b.melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancamanyang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan,tumbuhan dan lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

7 Ruang lingkup peraturan daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi :

a.pelayanan jasa laboratorium veteriner;
b.pelayanan jasa medik veteriner;
c.pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan;
d.Pencatatan Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan;
e.Keputusan Mengenai Penugasan;
f.Pelaporan;
g.Pembinaan dan Pengawasan;
h.Sanksi administratif.

BAB III

PELAYANAN JASA LABORATORIUM VETERINER

Pasal 5

(1)Pelayanan jasa laboratorium veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi:
1. a.jasa diagnostik;
2. b.jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu Produk Hewan, keamanan dan mutu Obat Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
3. c.penelitian dan pengembangan.
(2)Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipimpin oleh Dokter Hewan.

Pasal 6

(1)Setiap laboratorium yang melakukan pelayanan jasa laboratorium harus terakreditas sesuai ruang lingkup pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Laboratorium terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai laboratorium rujukan.
(3)Laboratorium rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berfungsi :
1. a.pengukuran kemampuan laboratorium lain;
2. b.pemagangan bagi sumber daya manusia laboratorium lain;
3. c.pengembangan teknik dan metode diagnose dan uji laboratorium;
4. d.peneguhan diagnosis hasil uji penyakit hewan; dan/atau
5. e.peneguhan hasil uji bahaya biologic, kimiawi, dan fisik 8 pada produk hewan.
(4)Setiap orang yang memberikan pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan berusaha.

Pasal 7

(1)Pelayanan jasa laboratorium diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan status kesehatan hewan.
(2)Apabila dalam pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan agen penyakit hewan menular, penanggungjawab laboratorium wajib melaporkan kepada pejabat otoritas Veteriner Daerah.
(3)Dalam hal agen penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengindikasikan terjadinya wabah, laporan wajib disampaikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi Wabah diketahui.
(4)Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan:
1. a.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya Wabah kepada gubernur dan Menteri; dan
2. b.melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pelayanan jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu Produk Hewan, keamanan dan mutu Obat Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa Penyakit Hewan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan status kesehatan benih, keamanan dan mutu produk Hewan, keamanan dan mutu Obat Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa penyakit Hewan lainnya.

Pasal 9

(1)Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oreh Iaboratorium untuk :
1. a.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 9 teknologi di bidang Kesehatan Hewan;
2. b.pengkajian dan penerapan teknologi di bidang Kesehatan Hewan;
3. c.pengembangan industri di bidang Kesehatan Hewan; dan
4. d.pengembangan biosafety dan biosecurity dalam rangka keamanan dan pertahanan negara.
(2)Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan penyakit Hewan menular eksotik dapat dilakukan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB IV

PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 10

(1)Jenis pelayanan Jasa medik Veteriner meliputi :
1. a.pemberian diagnose dan prognosis Penyakit Hewan;
2. b.tindakan transaksi terapetik; dan
3. c.konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.
(2)Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap hewan terestrial, satwa liar, dan hewan akuatik, termasuk produknya.
(3)Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan klien atau menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(4)Tindak lanjut Pelayanan Jasa Medik veteriner dapat berupa:
1. a.konfirmasi kepada unit pelayanan Kesehatan Hewan rujukan jika diperlukan; dan
2. b.penyampaian data Penyakit Hewan kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022