DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 230

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Nama, tempat kedudukan dan jangka waktu: 3. Maksud dan Tujuan: 4. Kegiatan Usaha dan Wilayah Usaha: 5. Modal: 6. Organ: 7. Kepegawaian: 8. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya: 9. Penggunaan Laba: 10. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan: 11. Tarif Air Minum: 12. Pengujian Meter Air: 13. Evaluasi dan Restrukturisasi: 14. Pembubaran dan Perubahan Bentuk Hukum: 15. Kepailitan: 16. Pembinaan dan Pengawasan: 17. Ketentuan Peralihan: 18. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, berimpilkasi pada perubahan kebijakan dalam penataan perusahaan air minum sehingga perlu penyesuaian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum bagi masyarakat Daerah.
6.Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada DIreksi atau Dewan Pengawas.
7.Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perumda.
8.Direksi adalah Organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 6
10.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan sesorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda.
11.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas atau Bakal Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Bupati.
12.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk seleksi bakal calon Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sampai pengagkatan oleh KPM.
13.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Rencana kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran dari Rencana Bisnis Perumda.
15.Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antara pemangku kepentingan.
16.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17.Restrukturisasi adalah upaya dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda.
18.Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh pelanggan.
19.Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
20.Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. 7
21.Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
22.Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara perumda dan pelanggan.
23.Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu;
b.kegiatan usaha dan wilayah usaha;
c.modal;
d.organ;
e.kepegawaian;
f.satuan pengawas internal, komite audit, dan komite lainnya;
g.penggunaan laba;
h.perencanaan, operasional dan pelaporan;
i.tarif;
j.pengujian meter air;
k.evaluasi dan restrukturisasi;
l.pembubaran dan perubahan bentuk hukum;
m.kepailitan; dan
n.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baluran yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran.

Pasal 4

(1)Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
(3)Cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 5

Perumda didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud dan tujuan Perumda, untuk :

a.memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah;
b.menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
c.ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah;
d.memberikan pelayanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat;
e.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan; dan
f.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 7

(1)Lingkup pelayanan dan usaha Perumda meliputi kegiatan :
1. a.kegiatan usaha pokok :
  1. 1.pelayanan air minum;
  2. 2.penyediaan dan pelayanan air bersih;
  3. 3.hidrant Umum; dan
  4. 4.air minum dalam kemasan. 9
2. b.kegiatan usaha penunjang:
  1. 1.pengolahan air limbah;
  2. 2.kolam renang; dan
  3. 3.laboratorium.
(2)Perumda dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha utama, maksud dan tujuan, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Kegiatan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Wilayah Usaha Perumda meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).
(2)Modal Perumda seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 9.935.468.110,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) sampai dengan tahun berjalan.
(3)Modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.Tahun 1992 sebesar Rp. 47.509.153,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
2. b.Tahun 1994 sebesar Rp. 102.741.205,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah);
3. c.Tahun 1997 sebesar Rp. 4.303.076.552,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah); 10
4. d.Tahun 2003 sebesar Rp. 340.250.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. e.Tahun 2009 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
6. f.Tahun 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
7. g.Tahun 2013 sebesar sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
8. h.Tahun 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
9. i.Tahun 2015 sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
10. j.Tahun 2019 sebesar Rp. 1.591.891.200,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
(4)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Sumber Modal Perumda terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah; 11
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Isi peraturan

Teks230PDFHirarki

Memuat teks peraturan…