DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Peraturan ini mencakup ketentuan umum; wewenang penyelenggaraan lingkungan hidup; perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pencegahan pencemaran air; pemeliharaan lingkungan hidup; hak, kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; sistem informasi lingkungan hidup; perizinan; pembiayaan; pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; laboratorium lingkungan hidup; pengawasan dan sanksi administratif; penyelesaian sengketa lingkungan hidup; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala Kabupaten;

c.mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e.menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten;
f.menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
g.mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama dan kemi Iraan;
h.memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. 1.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan penzman lingkungan dan peraturan perundang-undangan; 11 J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang Jjngkungan hidup;
k.mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
1. 1.mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan hidup Kabupaten;
m.mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi lingkungan hidup di Kabupaten;
n.mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o.mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2)Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pernerintah sebagaimana undangan. Kabupatcn mcmpunyai diatur dalam peraturan kewenangan perundang-
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bupati dapat menunjuk atau melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan kewenangan tersebut.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di Kabupaten guna mcnunjang pembangunan bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup, Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan Hid up (RPPLH).
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
1. a.inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
2. b.RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan inventarisasi data dan informasi Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non spatial, dian ta ran ya:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.scbaran penduduk;
3. c.scbaran potensi sumber daya alam;
4. d.kcarifan lokal; 12
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(4)RPPLH Kabupaten memuat:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
2. b.pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
3. c.upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan iklim.
(5)RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah lcntang RPPLH.
(6)RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM Kabupalcn.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 7

(1)Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2)Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung dan daya lampung lingkungan hidup dan/ a tau karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan mcm p<.:rha tikan:
1. a.kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. c.kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan masyarakat.

Pasal 8

( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2)Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pcncegahan;
2. b.pcnanggulangan; dan 13
3. c.pemulihan.
(3)Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah Kabupatcn.
(4)Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5)Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6)Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
1. a.pcngcndalian pencemaran air,
2. b.pengcndalian pencemaran udara;
3. c.pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
4. d.pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan pesisir dan laut;
5. e.pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan;
6. f.pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
7. g.pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
8. h.penanggulangan pcnccmaran dan lingkungan akibat pcrubahan iklim.

Pasal 9

kerusakan

(1)Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah Kabupalcn.
(2)Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan perundan g-u ndangan.
(3)Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. 14
(4)Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
1. a.kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
2. b.baku mutu air untuk sungai dan muara;
3. c.baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan
4. d.beban pencemaran pada masing-masing sumber penccmar air. (S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke lingkungan.

Pasal 10

(1)Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air wajib untuk memiliki sistem pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan.
(2)Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
(3)Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah cair diatur dalam pcraturnn Bupati.

Pasal 11

(1)Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan pencemaran pada:
1. a.udara ambien di wilayah Kabupaten;
2. b.emisi udara dari sumber tidak bergerak dan bergerak;
3. c.gangguan.
(2)Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi sumber pencemar udara sebagai acuan dalam melakukan identifikasi sumber pencemar udara di wilayah Kabupatcn.
(3)Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas, setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau 15 ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1 mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.
(4)Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau Pemcrintah Provinsi.
(5)Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan, getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.

Pasal 12

(1)Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2)Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3)Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada pcraturan perundangan.
(4)Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5)Bupati limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan B3 dan pcngumpulan limbah sementara B3 skala kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6)Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.

Pasal 13

( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya sumberdaya pesisir dan laut. 16

(2)Pencegah an pencemaran dan/ a tau kerusakan pesisir dan laut dila kukan dengan menerapkan:
1. a.baku mutu air laut; b . kriteria baku kerusakan terumbu karang;
2. c.kriteria baku k erusakan mangrove ;
3. d.kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3)Pemerintah Kabupatcn mcnetapka n s tatus mutu laut dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan kua litas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan laut.

Pasal 14

(I ) Pencegahan pencemaran dan / a tau kerusa kan lingkungan hidup a kibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk m empertaha nkan fungsi hutan d a n / atau lahan melalui cara-cara ya ng tidak memberi peluan g berlangsungnya pencemara ndan / a tau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan d e ngan kcbakaran hutan dan/atau lahan.

(2)Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat dan/atau pclaku kegiatan dan/ata u usaha untuk mclaksanc1kcln pe n ccga ha n p enccmara n dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan kebakaran hutan dan/atau lahan.
(3)Bupati mclakukan pcma n tauan dalam rangka pencegahan pcnccm aran d an/ a tau kcrusakan lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran hu tan dan/ a tau la han m e la lu i:
1. a.peringatan dini;
2. b.deteksi dini; dan
3. c.pengamatan la pangan.

Pasal 15

( 1) Masyara kat yang melakukan pembaka ran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) h ek tar per kepa la kelua rga untuk ditan ami jcnis varietas lokal wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal. 17

(2)Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaima na dima ksud pada ayat ( 1) kepada instansi yang m enyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pe rlindungan da n pengelolaan lingkungan hidup kabupaten. {3) Pcmbakaran laha n sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak berlaku pada kondisi curah huja n di b a wah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering. {4) Kondisi curah hujan di bawah norma l, kcmarau panjang, dan/atau iklim k cring scbagaimana dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi klimatologi dan gcofisika.

Pasal 16

( 1) Pe ncegahan pencemaran dan/ atau kerusa kan lingkungan akibat kegialan perta mbangan bertujuan untuk mencegah terjadinya pencema ran arr, pencemara n udara , kerusakan tanah dan kerusakan ckosistem akibal kegialan pertambangan.

(2)Bupati melaksanakan ketetapan wilayah pertambangan di Kabupaten sesuai peraturan perundangan.
(3)Setiap orang dan/atau badan m elakukan kegiata n pertambangan pertambangan yang telah ditetapkan. usaha dilarang di luar wilayah
(4)Setiap orang dan/atau pelaku u saha wajib m e mpcrole h 1zin dari Bupati untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten.
(5)Sctiap orang dan/atau pclaku usa.ha yang melakukan kegiatan pcrtambangan di wilayah Kabupaten wajib m encrapka n upaya pcngcndalian pcnccmaran dc1n/atau kerusakan lingkungan sesuai dengan baku mutu dan kritcria baku kcrusakan yang ditctapkan olch pcraturan pc rundangan. 18

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…