DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup kebijakan KLA diarahkan pemenuhan hak anak, meliputi: a. asas dan prinsip KLA; b. maksud dan tujuan; c. sasaran dan tahapan KLA; d. pemenuhan hak anak; e. kewajiban anak; f. kelembagaan; g. tahapan penyelenggaraan KLA; h. peran serta; i. koordinasi; j. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak; k. penghargaan; l. pendanaan;dan m. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Pasal 2

Ruang lingkup kebijakan KLA diarahkan pemenuhan hak anak, meliputi:

a.asas dan prinsip KLA;
b.maksud dan tujuan;
c.sasaran dan tahapan KLA;
d.pemenuhan hak anak;
e.kewajiban anak;
f.kelembagaan; tahapan penyelenggaraan KLA; peran serta; koordinasi; Kecamatan dan Desa/Kelurahan l,ayak Anak; penghargaan; pendanaan;dan pembinaan dan pengawasan.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP KLA Bagran Kesatu Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah:

a.Tata kelola pemerintahan yang baik;
b.Non-Diskriminasi;
c.Kepentingan terbaik bagi anak;
d.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
e.Penghargaan terhadap pandangan anak;
f.Budaya dan kearifan lokal; dan C. Inklusif. pada 1l

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN Bagran Kesatu Maksud

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berparitisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkulitas, berakhlak mulia dan sejahtera; dan
b.menjadi acuan Penyelenggaran KLA di daera.l..

Pasal 6

Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa arnan, ramah, bersahabat;
b.melindungl anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
c.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
d.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
e.membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
f.memastikan dalam setiap pembangunan daerah yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi / pendapat, kepentingan terbaik bagi anak; dan
g.menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha. t2

BAB V

SASARAN DAN TAHAPAN KLA

Pasal 7

Sasaran KLA meliputi:

a.Pemerintah Daerah;
b.DPRD;
c.lembaga atau instansi vertikal;
d.organisasi non pemerintah;
e.dunia usaha;
f.Media;dan
g.masyarakat. Begian Kedua Tahapan

Pasal 8

(f ) Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi:

a.Persiapan;
b.Perencanaan;
c.Pelaksanaan;
d.Pemantauan;
e.Evaluasi; dan
f.Pelaporan.

(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan KLA.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMENUHAN HAK ANAK Bagran Kesatu

Pasal 9

Pemenuhan Hak Anak meliputi pemenuhan atas:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan; l3
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 10

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t hurufa, antara lain:

a.hak atas identitas;
b.hak perlindungan identitas;
c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d.hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g.hak akses informasi yang layak;
h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 11

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, antara lain :

a.mengurus akte kelahiran anak sesegera mungkin setelah anak dilahirkan;
b.memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak;
c.memberikan ruzulg untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
d.memberikan jaminan pada anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai ;
e.memberikan jaminan bahwa anak bisa berkumpul dan berorganisasi;
f.memberikan jaminan bahwa anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin anak;
g.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
h.memberikan jaminan bahwa anak diperlukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, berupa:

a.menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
b.melibatl<an anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
c.menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
d.menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
e.menyediakan Kartu Identitas Anak.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan informasi yang layak bagi anak dan partisipasi anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…